Ironi Kabupaten Bekasi: Industri Maju, Warga Lokal Susah Cari Kerja
Catatan Redaksi: Tulisan ini merupakan opini mengatasnamakan kelompok gerakan Suara Rakyat Bekasi dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi terkenalcoid
Kebanggaan kerap digaungkan oleh para pemangku kebijakan ketika Kabupaten Bekasi disebut sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Label itu seolah menjadi simbol kemajuan, kemakmuran, dan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Namun di balik gemerlap tersebut, tersimpan ironi yang tak bisa diabaikan.
Bagi ratusan ribu anak muda usia produktif di Bekasi, kebanggaan itu terasa jauh dari realitas. Di tengah ribuan pabrik yang berdiri megah, tidak sedikit dari mereka justru kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kawasan industri yang seharusnya menjadi sumber harapan, dalam praktiknya belum sepenuhnya menjadi ruang inklusif bagi tenaga kerja lokal.
Sebuah pengalaman sederhana menggambarkan kondisi ini secara gamblang. Suatu malam di kawasan Tambun Selatan, dalam obrolan santai bersama seorang teman yang memiliki sejumlah kontrakan, muncul cerita yang cukup menggugah. Beberapa waktu sebelumnya, ia didatangi sekelompok anak muda dengan penampilan seragam—berambut pendek nyaris botak, menyerupai taruna.
Awalnya, ia mengira mereka adalah peserta seleksi institusi seperti TNI atau kepolisian. Namun dugaan itu meleset. Mereka ternyata berasal dari sebuah daerah di Jawa Tengah dan tengah mengikuti pelatihan kerja di sebuah perusahaan otomotif di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan.
Fakta yang lebih mengejutkan muncul kemudian. Mereka tidak datang hanya berlima, melainkan sekitar lima puluh orang dalam satu rombongan, menempuh perjalanan jauh menggunakan bus besar demi sebuah peluang kerja.
Yang paling mencengangkan adalah cara mereka memperoleh informasi lowongan pekerjaan. Bukan dari platform digital, bukan pula dari jaringan profesional modern, melainkan dari papan pengumuman di musholla, masjid, dan lingkungan Rukun Warga di daerah asal mereka.
Di titik inilah ironi itu terasa semakin tajam. Informasi lowongan kerja di Bekasi justru lebih mudah diakses oleh pencari kerja dari luar daerah dibandingkan oleh warga Bekasi sendiri. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah informasi serupa tersedia secara merata di lingkungan masyarakat Bekasi?
Jika akses informasi saja tidak merata, maka sulit berharap terwujudnya keadilan dalam kesempatan kerja. Persoalan ini bukan sekadar soal kompetensi tenaga kerja lokal, melainkan juga menyangkut tata kelola informasi, kebijakan distribusi peluang, serta keberpihakan pemerintah daerah terhadap warganya sendiri.
Fenomena ini mencerminkan persoalan yang sudah lama mengendap, layaknya benang kusut yang tak kunjung terurai. Diperlukan langkah konkret dan terukur dari para pemangku kebijakan, mulai dari transparansi informasi lowongan kerja, penguatan pelatihan berbasis kebutuhan industri, hingga regulasi yang memastikan keterlibatan tenaga kerja lokal secara proporsional.
Kabupaten Bekasi tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengakui masalah dan keseriusan untuk membenahinya.
Jangan sampai, di tengah limpahan peluang yang ada, masyarakat lokal justru menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Sebab jika itu terjadi, maka ungkapan lama akan menemukan relevansinya: tikus mati di lumbung padi.
