Bencana Disulap Jadi Lahan Pungli—Potret Krisis Moral di Tapanuli Tengah
Di tengah suasana berkabung yang menyelimuti Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) akibat banjir dan longsor, publik kembali dikejutkan oleh sebuah rekaman video yang menggambarkan betapa rawannya moralitas sebagian oknum ketika bencana terjadi. Dalam video tersebut, mobil yang ditumpangi keluarga korban bencana dihalangi oleh tumpukan kayu dan sampah di jalur menuju Sihorbo, Barus, dan baru diizinkan melintas setelah membayar pungutan sebesar Rp30.000.
Video yang diunggah akun TikTok @julfikarsitumeang ini dengan cepat menyebar dan memancing gelombang kecaman. Tidak sekadar potongan visual, rekaman itu memuat keluhan pilu seorang ibu yang berada di dalam mobil—suara yang mencerminkan keputusasaan sekaligus kemarahan dalam situasi darurat. “Keterlaluan kalian. Mati ibu kami. Biar kalian tahu,” katanya dengan nada getir. Ungkapan itu bukan hanya keluhan personal, tetapi refleksi atas luka sosial yang makin dalam.
Pungli di Tengah Darurat: Kejahatan yang Menghambat Penanganan Bencana
Tindakan penghadangan jalan demi memaksa pembayaran jelas masuk kategori pungutan liar. Lebih dari itu, ini adalah praktik kriminal yang memanfaatkan kondisi paling rentan: saat nyawa dipertaruhkan, saat keluarga berduka tengah berjuang menuju lokasi, dan ketika akses jalan menjadi penentu cepat atau lambatnya proses evakuasi maupun pengiriman bantuan.
Dalam konteks bencana hidrometeorologi yang menimpa Tapteng—yang telah menelan korban jiwa dan melumpuhkan infrastruktur—pungli seperti ini bukan hanya tindakan asusila, tetapi pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan gotong royong yang seharusnya menjadi fondasi masyarakat.
Bangkaian Isu Pungli, Bukan Kasus Pertama
Insiden ini memperpanjang daftar persoalan pungli yang sebelumnya telah menjadi sorotan DPRD Tapteng. Praktik pemalakan terhadap perusahaan dan laporan pungli di titik-titik strategis menunjukkan pola yang berulang. Bencana tampaknya bukan menjadi rem bagi tindakan pelanggaran hukum, melainkan justru dianggap sebagai peluang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa Tapteng bukan hanya berhadapan dengan bencana alam, tetapi juga bencana moral.
Polisi Harus Bergerak Cepat
Desakan publik terhadap aparat kepolisian bukan tanpa alasan. Pungli di jalur bencana adalah kejahatan yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan warga. Jika dibiarkan, praktik serupa dapat berkembang menjadi kultur baru yang menghambat seluruh mekanisme penanganan darurat.
Dalam situasi bencana, kecepatan akses adalah kunci. Pemblokiran jalan demi keuntungan pribadi sama saja dengan mempertaruhkan nyawa orang lain.
Ujian Kepemimpinan dan Empati Publik
Insiden ini sekaligus menjadi ujian—bukan hanya untuk aparat, tetapi bagi masyarakat Tapteng sendiri. Ketika masih ada oknum yang melihat musibah sebagai peluang untuk meraup keuntungan pribadi, berarti ada yang salah dalam sistem sosial kita.
Gotong royong seharusnya menjadi penyangga utama saat bencana. Namun insiden ini memperlihatkan realitas yang pahit: solidaritas dapat runtuh oleh kerakusan segelintir orang.
Pelajaran Penting untuk Pemulihan Tapteng
Bencana alam memang menghancurkan rumah dan infrastruktur, tetapi pungli di tengah bencana menghancurkan sesuatu yang jauh lebih penting: nurani dan kepercayaan sosial.
Pengusutan tuntas kasus ini penting bukan sekadar untuk menghukum pelaku, tetapi untuk mengirim pesan yang tegas bahwa Tapteng sedang berjuang untuk bangkit—dan tidak ada ruang bagi tindakan yang menghambat pemulihan tersebut.
