Kantor Pemkab Bekasi Didemo Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia: Desak Bupati Cabut SK Dirus Tirta Bhagasasi
Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Bekasi menggelar aksi di Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada 22 Mei 2025, mereka menuntut Bupati Bekasi untuk mendesak mencabut SK Direktur Usaha (Dirus) Perumda Tirta Bhagasasi, Ade Efendi Zakarsih.
Dalam Aksinya, KAMMI menyatakan sikap tegas terkait polemik pengangkatan Ade Efendi Zarkasih sebagai Dirus Perumda Tirta Bhagasasi. Sebab, KAMMI menilai proses pengangkatan tersebut cacat prosedural, tidak transparan, dan bertentangan dengan berbagai regulasi yang berlaku.
“KAMMI mendesak Bupati Bekasi untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan tersebut, karena dinilai menyalahi, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017, Permendagri No. 37 Tahun 2018, Permendagri No. 23 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 6 Tahun 2023,” kata Aprizal korlap aksi KAMMI.
Lebih lanjut, kata Aprizal, regulasi-regulasi tersebut secara jelas mengatur syarat usia, kualifikasi pendidikan, serta mekanisme seleksi jabatan yang harus melibatkan pihak independen seperti akademisi, konsultan, dan media. \
Kendati demikian, Hal itu menjadi ketidaksesuaian terhadap prosedur, ini membuka ruang dugaan praktik penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan jual beli jabatan.
“KAMMI sudah mengonsolidasikan dengan beberapa elemen mahasiswa lainnya dalam Kelompok Cipayung Plus untuk menyatukan langkah dalam mendorong transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMD di Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
“Aksi ini adalah bentuk komitmen moral kami untuk menjaga marwah tata kelola daerah dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” pungkas dia.
