Pengamat Politik Nilai Homeless Media Bisa Jadi Bumerang bagi Pemerintah
Dominasi media sosial dalam membentuk opini publik dinilai memaksa pemerintah beradaptasi dengan pola komunikasi baru. Namun langkah pemerintah menggandeng Homeless Media melalui New Media Forum justru dinilai menyimpan risiko besar apabila tidak dibarengi kontrol terhadap kualitas informasi yang disebarkan.
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Zuly Qodir, menilai pemerintah saat ini sedang menghadapi realitas baru di mana ruang digital menjadi arena utama pembentukan persepsi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat kini lebih mudah mempercayai informasi yang terus muncul di linimasa media sosial dibandingkan penjelasan resmi pemerintah maupun media arus utama.
“Saat ini orang lebih dekat dengan media sosial. Apa yang sering muncul di platform digital perlahan dianggap sebagai kebenaran oleh publik,” kata Zuly Qodir, dikutip pada Kamis (7/5/2026).
Ia melihat keputusan pemerintah merangkul kanal digital sebenarnya merupakan langkah realistis di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Namun persoalannya, ruang digital juga sangat rentan dipenuhi narasi yang tidak sepenuhnya berbasis fakta.
Zuly menyoroti kemungkinan munculnya praktik penggiringan opini apabila kanal-kanal digital tersebut lebih difungsikan sebagai alat mempertahankan citra pemerintah dibanding ruang komunikasi publik yang sehat.
Menurutnya, penggunaan buzzer untuk menghadapi kritik justru dapat memperkeruh kualitas demokrasi di media sosial. Sebab, publik akan semakin sulit membedakan mana informasi objektif dan mana narasi yang sengaja dibentuk demi kepentingan politik tertentu.
“Kalau media digital dipakai untuk membalas kritik dengan informasi yang tidak sesuai kenyataan, dampaknya bisa merusak kualitas demokrasi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika publik merasa opini sedang diarahkan secara sistematis, maka ruang diskusi sehat akan tergeser oleh perang narasi dan propaganda digital.
Dalam praktiknya, kata dia, buzzer biasanya bekerja mengikuti kepentingan pihak tertentu dan cenderung menyerang kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.
“Kelompok yang kritis atau dianggap oposisi biasanya akan langsung dikonter. Ini yang menurut saya bisa menjadi masalah serius,” tambah Zuly Qodir.
Sebelumnya, Badan Komunikasi resmi membentuk New Media Forum dengan menggandeng sejumlah Homeless Media populer seperti Folkative, Indozone, Kok Bisa, hingga Dagelan sebagai mitra komunikasi publik.
Pemerintah menyebut kolaborasi tersebut bertujuan memperluas jangkauan informasi negara kepada masyarakat digital, khususnya generasi muda yang lebih aktif di media sosial dibanding media konvensional.
