Kemenkeu Usulkan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi pada 2027, termasuk memperkuat transformasi kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan fiskal. Upaya tersebut didukung pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun yang telah mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendukung agenda transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Menurut Purbaya, besaran anggaran yang diajukan tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya karena pemerintah tetap menjalankan kebijakan efisiensi dan penajaman belanja negara.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran dan penajaman belanja, di mana kementerian dan lembaga perlu mengoptimalkan sumber daya di tengah kebutuhan yang semakin meningkat,” ujar Purbaya, Kamis (18/6/2026).
Dari total pagu yang diusulkan, alokasi terbesar diberikan untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,5 triliun. Sementara fungsi pendidikan memperoleh anggaran Rp3,99 triliun dan fungsi ekonomi sebesar Rp284,7 miliar.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung lima program utama Kementerian Keuangan yang masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Selain membahas arah penggunaan anggaran, Purbaya juga menyoroti langkah reformasi birokrasi yang tengah dilakukan di lingkungan Kemenkeu. Salah satu fokus utama adalah menghapus sekat koordinasi antarunit kerja yang selama ini dinilai memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.
Ia mencontohkan peningkatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kini dinilai berjalan lebih efektif dibandingkan sebelumnya.
“Dulu masih banyak silo antarsatuan kerja. Sekarang kami buka sekat-sekat itu agar koordinasi lebih cepat. Misalnya antara pajak dan bea cukai yang sebelumnya cukup sulit bekerja sama, kini sudah jauh lebih baik,” katanya.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Purbaya menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen pada triwulan pertama 2026 dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali.
Dari sisi fiskal, kinerja penerimaan negara juga menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau meningkat 34,4 persen secara tahunan. Pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan sebesar Rp379,4 triliun dengan posisi defisit dan utang yang tetap berada dalam batas aman.
Pemerintah, lanjut Purbaya, terus mengoptimalkan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai instrumen untuk menjaga ketahanan fiskal menghadapi berbagai risiko ekonomi ke depan.
Tak hanya dari sisi ekonomi, Kemenkeu juga mencatat peningkatan kualitas layanan publik. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan meningkat dari 4,46 pada 2024 menjadi 4,7 pada 2025. Selain itu, Kemenkeu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kali secara berturut-turut.
Purbaya optimistis fondasi ekonomi dan fiskal yang saat ini dimiliki Indonesia akan menjadi modal penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global pada 2027.
“Kuatnya fundamental ekonomi domestik dan didukung kebijakan yang semakin solid menjadi landasan yang kokoh untuk menyongsong dinamika pada tahun 2027,” pungkasnya.
