HMI MPO Satukan Akademisi, Pemerintah, dan TNI Bahas Ketahanan Pangan

PB HMI MPO menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan forum-forum intelektual yang mampu melahirkan gagasan strategis sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai salah satu pilar utama pembangunan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menggelar Seminar Nasional Outlook Ketahanan Pangan bertajuk “Pangan untuk Pertahanan Bangsa 2045” di Ballroom Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan unsur pemerintah, TNI, akademisi, praktisi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk membahas strategi penguatan ketahanan pangan nasional.

Seminar tersebut menjadi ruang dialog yang membahas keterkaitan antara sektor pangan, pembangunan nasional, dan sistem pertahanan negara. Melalui forum ini, PB HMI MPO mendorong lahirnya gagasan serta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang hadir sebagai pembicara utama menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional. Menurutnya, kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri akan memperkuat daya tahan bangsa dalam menghadapi tantangan global, baik di bidang ekonomi, geopolitik, maupun krisis kemanusiaan.

“Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama pertahanan negara. Bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri akan memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi berbagai tantangan global,” ujar Jenderal Maruli dalam paparannya.

Ia menjelaskan, TNI Angkatan Darat terus mendukung program pemerintah melalui optimalisasi lahan tidur menjadi lahan produktif, pembangunan kawasan pertanian dan agroforestri, serta penguatan jaringan irigasi bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Menurut Maruli, keterlibatan TNI AD di sektor pertanian merupakan implementasi konsep Pertahanan Rakyat Semesta, di mana kekuatan negara tidak hanya diukur dari kemampuan militernya, tetapi juga dari kemampuan menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain menghadirkan KASAD, seminar juga diisi oleh pakar hukum tata negara dan praktisi hukum yang membahas pentingnya tata kelola pemerintahan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan. Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif mahasiswa yang menyampaikan berbagai pandangan dan gagasan mengenai tantangan sektor pangan nasional.

PB HMI MPO menilai ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari stabilitas ekonomi, sosial, dan pertahanan negara. Karena itu, organisasi tersebut mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, TNI, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan generasi muda dalam membangun sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Melalui seminar ini, PB HMI MPO berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ketahanan pangan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Tujuh Rekomendasi Seminar Nasional Outlook Ketahanan Pangan

Seminar menghasilkan tujuh rekomendasi strategis sebagai berikut:

  1. Ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pertahanan negara dan menjadi prioritas pembangunan nasional.
  2. Kemandirian pangan perlu diperkuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan meningkatkan kedaulatan bangsa.
  3. Optimalisasi lahan tidur, pembangunan irigasi, dan modernisasi pertanian perlu dipercepat guna meningkatkan produktivitas nasional.
  4. Sinergi antara TNI, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat harus diperkuat dalam membangun ekosistem pangan yang berkelanjutan.
  5. Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi fokus kebijakan sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional.
  6. Mahasiswa didorong berperan aktif melalui riset, inovasi, advokasi, dan pengabdian masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045.
  7. Ketahanan pangan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membangun Indonesia yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing di tingkat global.

Menutup kegiatan tersebut, PB HMI MPO menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan forum intelektual yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai salah satu pilar utama kekuatan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tutup