PBB Ungkap Kondisi Kemanusiaan Gaza Memburuk
Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Francesca Albanese, kembali melontarkan kritik tajam terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza. Ia menilai situasi di wilayah tersebut telah menunjukkan indikasi serius pelanggaran hukum internasional.
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui media sosial, Albanese menyoroti berbagai temuan terkait tindakan militer yang dinilai melampaui batas, termasuk perlakuan terhadap warga sipil yang terekam dalam sejumlah dokumentasi visual.
“Apa yang terlihat di lapangan menunjukkan kondisi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak,” ujarnya.
Sejak awal konflik, Albanese dikenal konsisten mengkritisi kebijakan militer Israel, terutama dalam konteks perlindungan warga sipil di wilayah konflik. Dalam laporan resminya, ia menyebut adanya indikasi kuat pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional.
Konflik yang meningkat sejak Oktober 2023 disebut telah menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur sipil di Gaza, termasuk fasilitas kesehatan yang seharusnya dilindungi dalam situasi perang.
Selain kerusakan fisik, laporan tersebut juga mencatat tingginya jumlah korban jiwa di kalangan warga sipil. Data yang tersedia menunjukkan puluhan ribu warga Palestina tewas, sementara ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka.
Sebagian besar korban berasal dari kelompok rentan, yang semakin mempertegas dampak kemanusiaan dari konflik berkepanjangan tersebut.
Kerusakan infrastruktur yang masif juga memperburuk kondisi kehidupan masyarakat di Gaza, dengan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, dan tempat tinggal menjadi semakin terbatas.
“Situasi ini tidak hanya soal konflik bersenjata, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat sipil,” demikian penekanan dalam laporan tersebut.
Pasca publikasi laporan, Albanese mengungkapkan bahwa dirinya menghadapi tekanan dan ancaman dari berbagai pihak. Hal ini menunjukkan tingginya sensitivitas politik dan diplomatik atas isu yang diangkat.
Meski demikian, ia menegaskan akan terus menjalankan mandatnya untuk mengawasi dan melaporkan kondisi hak asasi manusia di wilayah konflik secara independen.
