Menaker Minta Itjen Manfaatkan AI dan Big Data
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mendorong transformasi pendekatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Ia menilai, peran pengawasan harus bergeser dari sekadar fungsi korektif menjadi instrumen pencegahan yang lebih strategis.
Hal tersebut disampaikan Yassierli saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemnaker Tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, selama ini pengawasan internal kerap dipersepsikan hadir ketika persoalan telah terjadi. Padahal, fungsi ideal pengawasan adalah mendeteksi potensi risiko sejak dini agar tidak berkembang menjadi pelanggaran.
“Pengawasan tidak boleh lagi identik dengan mencari kesalahan. Itjen harus menjadi mitra strategis yang membantu unit kerja tetap akuntabel,” ujar Yassierli.
Ia menekankan, perubahan paradigma ini penting agar pengawasan tidak dianggap sebagai beban administratif, melainkan bagian dari solusi dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan pendekatan preventif, potensi penyimpangan dinilai dapat diminimalisasi sebelum berdampak pada layanan publik maupun penggunaan anggaran negara.
“Saya ingin pengawasan bertransformasi dari sekadar memeriksa dokumen masa lalu menjadi upaya deteksi risiko sebelum masalah terjadi,” tegasnya.
Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen disebut harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi. Fokusnya tidak lagi pada banyaknya temuan, melainkan pada kualitas pencegahan.
Yassierli bahkan mendorong perubahan cara pandang terhadap pengawasan internal. Ia menginginkan peran Itjen dirasakan sebagai pendukung, bukan ancaman bagi unit kerja.
“Peran APIP harus berubah dari ‘Awas Ada Itjen’ menjadi ‘Untung Ada Itjen’. Ukurannya bukan banyaknya temuan, tapi minimnya kasus karena pencegahan berjalan efektif,” ujarnya.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Kemnaker akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, termasuk Big Data dan Artificial Intelligence (AI), dalam sistem pengawasan.
Pendekatan berbasis data ini dinilai mampu meningkatkan akurasi dalam membaca pola risiko, memetakan potensi penyimpangan, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program.
Selain itu, Yassierli juga meminta auditor Itjen berperan aktif dalam membantu menyelesaikan kendala regulasi yang kerap menghambat program prioritas ketenagakerjaan.
Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif, pengawasan internal diharapkan tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga memastikan program pemerintah berjalan lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
