Bapenda dan DPRD Kabupaten Bekasi Keluhkan Data PLN Tak Konsisten

Ilustrasi token listrik.

Permasalahan keterbukaan data pelanggan listrik kembali mencuat di Kabupaten Bekasi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi (Bapenda) bersama DPRD setempat mengaku menghadapi hambatan serius dalam mengakses data dari PLN.

Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sangat bergantung pada akurasi jumlah pelanggan listrik.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menyebut bahwa hingga kini pihaknya belum memperoleh data yang dapat dijadikan dasar perhitungan yang valid.

“Data jumlah pelanggan PLN tidak pernah benar-benar pasti. Ini menjadi kendala utama dalam menghitung potensi pajak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Bapenda telah berulang kali mengirimkan permintaan resmi kepada PLN. Namun, data yang diterima dinilai tidak konsisten dan kerap mengalami perubahan.

“Kami sudah meminta secara resmi, tapi angka yang diberikan berubah-ubah. Ini tentu menimbulkan keraguan terhadap keakuratannya,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ridwan Arifin. Ia mengatakan, DPRD telah dua kali memanggil pihak PLN untuk meminta penjelasan.

“Pemanggilan sudah dilakukan, tetapi belum ada respons yang memadai. Ini sangat kami sesalkan,” tegas Ridwan.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data yang berdampak pada keuangan daerah.

Ridwan menilai, lemahnya koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah berpotensi menghambat upaya peningkatan pendapatan dari sektor PPJ.

“Jika data dasar tidak terbuka, bagaimana kita bisa memastikan potensi pendapatan dihitung secara tepat?” ujarnya.

DPRD pun mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret, termasuk memfasilitasi dialog langsung dengan PLN agar persoalan ini dapat diselesaikan secara terbuka.

“Kami berharap ada langkah tegas agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan merugikan daerah,” tambahnya.

Tutup