SPPG Cikarang Barat Gelar Rakor, Bahas Akurasi Data hingga Sertifikasi Dapur MBG
Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cikarang Barat terus dievaluasi untuk memastikan penyaluran manfaat berjalan tepat sasaran. Melalui rapat koordinasi (rakor) yang digelar bersama unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait, berbagai aspek mulai dari validasi data penerima manfaat hingga standarisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi fokus pembahasan.
Koordinator Kecamatan (Korcam) SPPG Cikarang Barat, Ihsan Nuur Hidayatulloh, menjelaskan bahwa rakor tersebut merupakan agenda evaluasi berkala guna mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemukan di lapangan.
Menurut Ihsan, pertemuan itu melibatkan unsur Muspika, pemerintah kecamatan, koordinator wilayah pendidikan, serta perwakilan 3 Puskesmas di wilayah Cikarang Barat.
“Kami ingin menyamakan persepsi terkait apa saja kekurangan yang masih ada di setiap SPPG. Dari forum ini kami menerima berbagai masukan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG di lapangan,” ujar Ihsan.
Selain evaluasi program, rakor juga membahas penguatan aspek kelembagaan dan standar operasional dapur. Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sertifikasi halal, standar keamanan pangan HACCP, hingga target sertifikasi ISO bagi dapur-dapur MBG.
Usai rakor, kegiatan dilanjutkan dengan validasi data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data yang dilaporkan masing-masing SPPG sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami harus memastikan jumlah penerima manfaat benar-benar akurat. Data siswa maupun kelompok penerima lain harus terus diperbarui agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran,” katanya.
Ihsan mengungkapkan, berdasarkan pendataan sementara, jumlah peserta didik yang berpotensi menjadi penerima manfaat program MBG di Kecamatan Cikarang Barat mencapai sekitar 75 ribu siswa. Sementara untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, jumlahnya bersifat dinamis karena terus mengalami perubahan.
Saat ini, kata dia, penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang telah terlayani mencapai hampir 5.000 orang. Pendataan dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan puskesmas dan instansi terkait.
Di sisi lain, pelaksanaan program MBG juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari total 19 dapur SPPG yang telah tersedia di Cikarang Barat, sebanyak 17 dapur masih beroperasi aktif. Sementara dua dapur lainnya untuk sementara dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi standar fasilitas yang ditetapkan.
“Kami menemukan beberapa kekurangan pada fasilitas dapur yang wajib dipenuhi mitra. Karena itu kami merekomendasikan penghentian sementara operasional hingga seluruh standar dapat dipenuhi,” jelasnya.
Menurut Ihsan, dapur yang tidak memenuhi ketentuan akan mendapatkan evaluasi khusus dan pengawasan lanjutan. Operasional baru dapat kembali berjalan setelah seluruh kekurangan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan fasilitas, evaluasi juga menemukan sejumlah keluhan terkait kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Beberapa laporan menyebut makanan mengalami perubahan kualitas akibat terlalu lama berada dalam kemasan sebelum dikonsumsi.
“Ketika makanan sudah diterima, idealnya langsung dikonsumsi karena memiliki batas waktu tertentu. Jika ada kebutuhan pengaturan jadwal distribusi, sekolah dapat berkoordinasi dengan pengelola SPPG agar kualitas makanan tetap terjaga,” ujarnya.
Aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Rakor secara khusus membahas pengelolaan limbah dapur dan sampah produksi guna mencegah munculnya keluhan dari masyarakat sekitar.
Lebih lanjut, Ihsan menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak.
“Indikator keberhasilannya adalah ketika status gizi anak membaik, berat badan dan tinggi badan meningkat sesuai usia, serta mendukung tumbuh kembang dan kemampuan belajar mereka,” katanya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pengelola SPPG, dapat terus berkolaborasi mengawasi dan menyempurnakan pelaksanaan MBG sebagai program prioritas nasional.
“Program ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Dengan pengawasan dan koordinasi yang baik, manfaat MBG bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” pungkas Ihsan.
