IKA BEM Nusantara Sampaikan Keluhan MinyaKita ke Gibran
Persoalan distribusi MinyaKita, harga beras, hingga pupuk menjadi isu utama yang dibawa Pengurus Besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (PB IKA BEM Nusantara) saat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para alumni BEM menyampaikan berbagai persoalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat di daerah. Selain kelangkaan MinyaKita, mereka juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM serta tingginya harga beras dan pupuk yang dinilai masih membebani masyarakat.
Ketua Umum Ikatan Alumni BEM Nusantara, Tommy Suswanto, mengatakan seluruh aspirasi tersebut diterima secara terbuka oleh Gibran. Menurutnya, Wakil Presiden memberikan ruang bagi organisasi mahasiswa untuk terus menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
“Mas Wakil Presiden bisa menerima semua yang kami sampaikan dengan lapang dada dan sangat terbuka,” ujar Tommy.
Ia menjelaskan, Gibran juga meminta agar IKA BEM Nusantara tidak berhenti menyampaikan kritik maupun masukan kepada pemerintah. Aspirasi masyarakat, kata Tommy, dapat disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi agar menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
Menurut Tommy, persoalan MinyaKita menjadi salah satu perhatian karena masih banyak dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah, baik terkait distribusi maupun ketersediaannya. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain menyampaikan kritik, PB IKA BEM Nusantara juga menyatakan komitmennya untuk ikut mengawal agenda pembangunan nasional dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
IKA BEM Nusantara sendiri merupakan organisasi yang menghimpun alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dari 189 perguruan tinggi di Indonesia. Organisasi tersebut resmi dilantik pada 18 Juni 2026 dan menyatakan akan terus membawa berbagai persoalan publik, termasuk isu kebutuhan pokok dan ekonomi kerakyatan, ke ruang dialog dengan pemerintah.
