Mahfud MD Minta Aktor di Balik Dugaan Pembiayaan Ketua BEM UBK Diungkap
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menanggapi polemik pengakuan sejumlah mahasiswa yang mengaku menerima uang setelah bertemu dengan Wakil Presiden RI. Menurutnya, praktik mahasiswa yang dimanfaatkan atau diberi imbalan untuk kepentingan tertentu bukanlah fenomena baru dalam dinamika politik Indonesia.
Mahfud mengatakan, sejak masa dirinya aktif sebagai mahasiswa, selalu ada kelompok-kelompok kecil yang berada di luar arus utama gerakan mahasiswa dan diduga memiliki kedekatan dengan pihak tertentu. Namun, ia menegaskan kelompok semacam itu tidak pernah merepresentasikan keseluruhan gerakan mahasiswa.
“Mahasiswa bayaran itu selalu ada di setiap zaman. Tetapi biasanya hanya kelompok kecil yang berada di luar arus utama gerakan mahasiswa,” kata Mahfud kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
Guru Besar Hukum Tata Negara itu mengaku pernah menyaksikan langsung pola serupa ketika masih aktif di lingkungan kampus. Saat itu, menurutnya, ada sejumlah individu yang dikenal sebagai aktivis mahasiswa namun belakangan diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan intelijen.
“Saat saya masih mahasiswa, ada juga yang seperti itu. Setelah perubahan politik terjadi, sebagian mengakui bahwa mereka memang mendapat bayaran untuk menjalankan peran tertentu,” ujarnya.
Mahfud menilai metode intervensi terhadap gerakan mahasiswa terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Jika pada masa lalu dilakukan melalui operasi intelijen, kini pengaruh terhadap opini publik maupun gerakan sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pemanfaatan buzzer dan jaringan kepentingan lainnya.
“Dulu mungkin melalui intelijen, sekarang bisa melalui buzzer atau kelompok-kelompok tertentu. Polanya berubah, tetapi tujuannya kurang lebih sama, yaitu memengaruhi arah gerakan atau opini publik,” katanya.
Meski demikian, Mahfud mengingatkan agar peristiwa yang sedang menjadi sorotan tidak membuat publik kehilangan fokus terhadap substansi perjuangan mahasiswa. Menurutnya, gerakan mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat dan menyampaikan kritik secara objektif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Yang terpenting adalah bagaimana mahasiswa tetap memperjuangkan perbaikan dan menyampaikan kritik secara objektif berdasarkan fakta yang ada,” ucapnya.
Mahfud juga menyoroti pernyataan Presiden yang sebelumnya menyebut adanya pihak-pihak yang membiayai gerakan mahasiswa. Menurut dia, apabila memang terdapat informasi mengenai praktik tersebut, maka identitas pihak yang terlibat sebaiknya diungkap secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
“Kalau memang ada yang membayar, sebaiknya dijelaskan siapa yang membayar dan siapa yang menerima. Jangan sampai menjadi isu yang menggantung dan menimbulkan berbagai tafsir,” tegasnya.
Ia menambahkan, selama ini aksi mahasiswa umumnya dibangun atas dasar kritik yang jelas terhadap kebijakan publik. Karena itu, setiap tudingan mengenai adanya pembiayaan atau intervensi terhadap gerakan mahasiswa harus dibuktikan secara transparan agar tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap dunia kampus.
Pernyataan Mahfud muncul setelah mencuat pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, yang mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta usai pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengakuan tersebut memicu perdebatan luas mengenai independensi gerakan mahasiswa dan dugaan adanya kepentingan politik di balik sejumlah aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini.
