Ekonom UGM Minta Pemerintah Hati-hati Ambil Kebijakan Usai Kenaikan BBM
Dua ekonom dari Universitas Gadjah Mada mengingatkan pemerintah agar lebih cermat dalam mengambil kebijakan ekonomi di tengah tekanan yang sedang dihadapi perekonomian nasional, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi hingga pelemahan nilai tukar rupiah.
Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Denni Puspa Purbasari, menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan disusun secara matang dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Menurut Denni, ketidakpastian kebijakan berpotensi membuat masyarakat dan dunia usaha menahan aktivitas ekonomi karena menunggu kejelasan aturan yang diterbitkan pemerintah.
“Jangan sampai terlalu banyak regulasi yang dikeluarkan, pernyataannya lebih dulu muncul daripada aturannya, regulasinya sulit ditemukan di situs resmi pemerintah, proses penyusunannya minim konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan implementasinya dilakukan secara mendadak,” ujar Denni.
Ia menambahkan, sektor industri yang bergantung pada pasokan minyak menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Jika pasokan terganggu atau harga terus berfluktuasi, operasional industri berisiko terganggu akibat keterbatasan bahan baku.
“Ketika pasokan minyak tidak tersedia dalam jumlah yang biasa, industri berisiko mengalami kekurangan bahan baku yang dapat mengancam keberlangsungan operasional perusahaan,” katanya.
Meski beberapa jalur distribusi minyak mulai kembali dibuka, Denni menilai kondisi pasokan dan harga belum sepenuhnya stabil.
“Walaupun dalam perkembangan terakhir beberapa jalur pasokan kembali dibuka, pasokan dan harga belum sepenuhnya stabil,” imbuhnya.
Terkait kenaikan harga Pertamax, Denni menjelaskan bahwa BBM jenis tersebut memang tidak memperoleh subsidi pemerintah. Namun, menurutnya, harga BBM tidak hanya dipengaruhi harga minyak mentah dunia, melainkan juga berbagai komponen lain seperti biaya produksi, distribusi, hingga pajak.
“Komponen harga BBM tidak hanya ditentukan oleh harga minyak mentah, tetapi juga biaya produksi, distribusi, pajak, dan komponen lainnya. Perhitungan detailnya tentu diketahui oleh Pertamina,” jelasnya.
Sementara itu, ekonom UGM lainnya, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kelompok masyarakat kelas menengah, khususnya kelompok vulnerable middle class yang belum memiliki perlindungan sosial memadai.
Menurut Wisnu, kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi bersamaan dengan melemahnya daya beli masyarakat membuat ruang konsumsi rumah tangga semakin terbatas.
“Ini menjadi beban yang cukup berat bagi kelompok kelas menengah rentan. Dalam jangka panjang, kondisi ini bahkan dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, termasuk potensi peralihan ke kendaraan listrik bagi sebagian kelompok,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas nasional agar kondisi fiskal tetap terjaga tanpa menambah beban masyarakat.
“Evaluasi program-program prioritas penting dilakukan agar APBN tetap sehat tanpa harus memberikan tekanan tambahan kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah,” kata Wisnu.
