Formateur HMI Kabupaten Bekasi Sebut Hilirisasi SDA Penting bagi Kedaulatan Ekonomi
Formateur terpilih HMI Cabang (P) Kabupaten Bekasi, Ihsan Nuur Hidayatulloh, menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan geopolitik yang perlu disikapi dengan memperkuat kemandirian nasional, khususnya di sektor pangan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Menurut Ihsan, dinamika global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk konflik dan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan dunia, turut memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah, fluktuasi harga energi, serta meningkatnya biaya logistik internasional disebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi pemerintah.
“Indonesia perlu memperkuat fondasi ekonomi nasional agar tidak terlalu bergantung pada dinamika global yang sulit dikendalikan. Ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri menjadi langkah penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa,” kata Ihsan dalam keterangannya.
Ia menilai kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang tengah dijalankan pemerintah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. Menurutnya, berbagai sumber daya seperti mineral, batu bara, minyak bumi, dan komoditas tambang lainnya seharusnya diolah terlebih dahulu di dalam negeri sebelum dipasarkan ke luar negeri.
“Dengan hilirisasi, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar dari hasil pengolahan produk tersebut,” ujarnya.
Ihsan juga menyoroti dampak ketegangan geopolitik internasional terhadap rantai pasok global, termasuk sektor energi. Menurutnya, gangguan terhadap jalur perdagangan internasional dapat memengaruhi harga minyak dunia dan berimbas pada perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di sisi lain, ia menilai program-program pemerintah yang berorientasi pada penguatan ketahanan pangan perlu mendapat dukungan karena dinilai dapat memberikan manfaat bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
Salah satu program yang disorot adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ihsan, program tersebut tidak hanya berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan pasar yang lebih luas bagi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri.
“Program ini memiliki potensi untuk memberdayakan petani dan nelayan karena kebutuhan bahan pangan dapat diserap langsung dari produksi dalam negeri. Dengan demikian, manfaat ekonominya bisa dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah,” katanya.
Terkait persoalan hukum yang sempat menjerat sejumlah pihak dalam pelaksanaan program, Ihsan menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran di masa mendatang.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan dan penyempurnaan regulasi menjadi bagian penting dalam memastikan program-program pemerintah berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Setiap program yang menggunakan anggaran negara harus diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Perbaikan tata kelola dan penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Ihsan berharap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berkembang.
