Belanja Negara Pemerintah Indonesia Naik: Tembus Rp734 Triliun
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menunjukkan tekanan fiskal yang semakin besar. Meski penerimaan negara diperkirakan melampaui target, lonjakan belanja pemerintah yang lebih tinggi diproyeksikan membuat defisit APBN melebar hingga menjadi yang terbesar di luar periode pandemi Covid-19.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan pemerintah dalam Laporan Semester (Lapsem) I/2026 telah memperbarui outlook APBN dengan memproyeksikan defisit yang lebih besar dibandingkan target awal yang ditetapkan dalam APBN 2026.
Menurut proyeksi pemerintah, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau setara 101,73 persen dari target. Nilai tersebut meningkat sekitar 16,02 persen dibandingkan realisasi tahun 2025.
“Kalau outlook ini tercapai, berarti kinerja pendapatan negara sebenarnya masih cukup positif,” ujar Awalil dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Namun, peningkatan penerimaan tersebut diperkirakan belum mampu mengimbangi lonjakan belanja negara. Pemerintah memperkirakan total belanja mencapai Rp3.942,4 triliun atau 102,95 persen dari pagu APBN, meningkat 14,76 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
Awalil menilai pertumbuhan belanja tersebut menjadi salah satu yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kondisi itu membuat defisit APBN diperkirakan melebar menjadi Rp734,3 triliun, lebih besar dibanding target awal sebesar Rp689,1 triliun.
Akibatnya, rasio defisit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan naik menjadi 2,85 persen dari target semula 2,68 persen.
“Jika proyeksi ini terealisasi, maka rasio defisit APBN 2026 menjadi yang tertinggi di luar masa pandemi Covid-19. Selama pandemi, rasio defisit sempat melonjak pada 2020 dan 2021 karena kebutuhan penanganan krisis,” jelasnya.
Ia menambahkan, pelebaran defisit tersebut menunjukkan pemerintah harus menjaga keseimbangan antara ekspansi belanja dan kemampuan meningkatkan penerimaan negara agar ruang fiskal tetap terjaga pada tahun-tahun mendatang.
Awalil juga membandingkan kondisi fiskal pada beberapa periode pemerintahan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), rata-rata rasio defisit APBN berada di level 1,19 persen terhadap PDB. Sementara pada periode pertama Presiden Joko Widodo, rata-ratanya meningkat menjadi sekitar 2,32 persen sebelum melonjak akibat pandemi.
“Pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, rasio defisit sudah berada di kisaran 2,81 persen dan kini diproyeksikan meningkat menjadi 2,85 persen pada 2026. Ini menjadi level tertinggi di luar masa pandemi,” pungkasnya.
