P2G: Guru Tidak Butuh Motor Listrik
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak wacana pemberian motor listrik kepada guru honorer melalui skema hibah dari pengadaan Badan Gizi Nasional (BGN). Organisasi tersebut menilai bantuan kendaraan tidak menjawab persoalan utama yang selama ini dihadapi para tenaga pendidik non-ASN.
Ketua Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri, mengatakan kebutuhan mendesak guru honorer saat ini bukanlah kendaraan operasional, melainkan kepastian kesejahteraan dan status kepegawaan yang jelas.
“Guru tidak butuh motor listrik. Jadi ini sebuah perlakuan yang tidak bijaksana,” kata Iman, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, ribuan guru honorer di berbagai daerah masih menghadapi persoalan mendasar berupa rendahnya pendapatan dan ketidakpastian masa depan karier. Karena itu, pemerintah dinilai seharusnya memprioritaskan penyelesaian masalah kesejahteraan dibanding memberikan bantuan yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan utama guru.
Iman menegaskan, harapan terbesar para guru honorer saat ini adalah kejelasan proses pengangkatan menjadi aparatur sipil negara (ASN) serta jaminan penghasilan yang layak agar dapat menjalankan tugas secara optimal.
“Yang dibutuhkan guru adalah kepastian status dan kesejahteraan. Mereka menunggu kejelasan kapan bisa diangkat menjadi ASN dan memperoleh penghasilan yang memadai,” ujarnya.
P2G juga menyoroti asal-usul motor listrik yang diwacanakan untuk dihibahkan kepada guru. Berdasarkan informasi yang beredar, kendaraan tersebut awalnya merupakan bagian dari pengadaan yang diperuntukkan bagi pegawai dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Badan Gizi Nasional.
Karena itu, organisasi tersebut mempertanyakan relevansi pengalihan kendaraan tersebut kepada guru honorer. Selain tidak menyelesaikan persoalan kesejahteraan, bantuan kendaraan juga dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru terkait biaya operasional dan perawatan.
“Bagaimana mungkin guru memiliki motor, tetapi pemerintah tidak memikirkan biaya pengoperasian, perawatan, hingga kebutuhan lain yang jauh lebih mendesak,” kata Iman.
P2G berharap pemerintah lebih fokus pada kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup guru, seperti perbaikan sistem penggajian, perlindungan kerja, serta percepatan penyelesaian status kepegawaan guru honorer.
Menurut P2G, peningkatan kesejahteraan guru akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi dunia pendidikan dibandingkan pemberian bantuan berupa kendaraan yang tidak menjadi kebutuhan prioritas para tenaga pendidik.
