Aksi di DPR: HMI MPO Angkat Isu BBM hingga Supremasi Sipil
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Menuju Pembebasan Nasional” sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Ketua Umum Badan Koordinasi HMI MPO DKI Jakarta-Jawa Barat, Khoirul Ulum, mengatakan Indonesia yang telah memasuki delapan dekade kemerdekaan masih menghadapi sejumlah tantangan serius, mulai dari ketimpangan ekonomi, korupsi, pemborosan anggaran, hingga ancaman terhadap kehidupan demokrasi.
Menurutnya, perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan belum selesai karena masih banyak kebijakan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pembebasan nasional hari ini bukan lagi soal mengusir penjajah dari tanah air, melainkan bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat dan memastikan negara hadir untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat,” kata Khoirul dalam keterangan tertulisnya.
Dalam pernyataannya, HMI MPO menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Organisasi tersebut meminta pengelolaan program dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi pemborosan anggaran negara.
Selain itu, HMI MPO juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari harapan. Pemerintah diminta memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pendidikan dengan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi prioritas pembangunan nasional.
Di sektor ekonomi, organisasi mahasiswa tersebut menilai kenaikan harga bahan bakar minyak, khususnya Pertamax, berpotensi memperberat beban masyarakat di tengah melemahnya daya beli. Karena itu, pemerintah diminta mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga energi dan melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi.
“Ketika daya beli masyarakat menurun, negara seharusnya hadir memberikan perlindungan, bukan justru menambah beban ekonomi rakyat,” ujar Khoirul.
HMI MPO juga menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan institusi kepolisian secara berlebihan. Menurut mereka, langkah tersebut berisiko mengganggu prinsip demokrasi, negara hukum, dan supremasi sipil.
Selain itu, organisasi tersebut menegaskan penolakannya terhadap praktik dwifungsi TNI dan Polri yang dianggap tidak sejalan dengan semangat reformasi. HMI MPO menilai supremasi sipil harus tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Di sisi lain, PB HMI MPO mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Regulasi tersebut dinilai penting sebagai instrumen pemberantasan korupsi sekaligus upaya mengembalikan kerugian negara untuk kepentingan masyarakat.
“Korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap negara, tetapi juga merampas hak-hak rakyat. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih tegas melalui perampasan aset hasil korupsi agar kerugian negara dapat dipulihkan,” tegasnya.
Dalam aksi bertajuk “Menuju Pembebasan Nasional” itu, PB HMI MPO akan membawa enam tuntutan utama, yakni evaluasi total Program MBG dan KDMP, penolakan terhadap pemborosan anggaran negara, peningkatan kesejahteraan guru honorer, stabilisasi harga BBM, penegakan supremasi sipil melalui penolakan revisi UU Kepolisian dan dwifungsi TNI-Polri, serta percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
PB HMI MPO mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal arah pembangunan nasional agar tetap berpihak kepada rakyat serta menjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.
“Menuju Pembebasan Nasional adalah panggilan untuk melawan ketidakadilan, memperkuat kedaulatan rakyat, dan memastikan negara benar-benar bekerja demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tutup Khoirul.
