DPR: Masyarakat Berhak Nikmati Penurunan Harga BBM
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim meminta pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan sektor energi mencermati perkembangan harga minyak dunia menyusul munculnya rencana kesepahaman damai antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, meredanya ketegangan di Timur Tengah berpotensi memengaruhi pergerakan harga minyak mentah global yang selama ini menjadi salah satu faktor penentu harga energi di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Gus Rivqy itu menegaskan setiap perubahan harga minyak dunia harus diterjemahkan secara jujur dan transparan dalam kebijakan energi nasional. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh manfaat apabila tren harga minyak global mengalami penurunan.
“Jangan sampai fakta di lapangan ditutup-tutupi. Jika harga minyak dunia memang turun dan seluruh komponen pembentuk harga BBM memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, maka masyarakat juga berhak merasakan dampak positifnya melalui penurunan harga BBM,” kata Gus Rivqy di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Meski demikian, ia memahami bahwa penetapan harga BBM tidak hanya dipengaruhi harga minyak mentah dunia. Faktor lain seperti nilai tukar rupiah, biaya distribusi, hingga kondisi fiskal negara juga memiliki peran dalam menentukan kebijakan energi nasional.
Menurutnya, apabila terdapat berbagai faktor yang masih menahan ruang penurunan harga BBM, pemerintah sebaiknya menyampaikannya secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan yang diambil.
“Kalau memang masih ada faktor-faktor yang membuat ruang penurunan harga BBM menjadi terbatas, sampaikan secara transparan kepada masyarakat. Yang terpenting, kebijakan yang diambil tetap berkeadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Gus Rivqy juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap dinamika energi global. Ia mengatakan berbagai peristiwa internasional, mulai dari konflik geopolitik hingga kesepakatan antarnegara, dapat memberikan dampak langsung terhadap harga energi di dalam negeri.
“Peristiwa yang terjadi di kawasan lain dunia bisa langsung memengaruhi harga energi yang dirasakan masyarakat Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa sektor migas nasional masih sangat rentan terhadap perubahan situasi global,” katanya.
Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu pun mendorong pemerintah mempercepat upaya mewujudkan kemandirian energi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi global sekaligus memperkuat ketahanan energi dalam jangka panjang.
Ia menyebut peningkatan produksi minyak dan gas bumi domestik, percepatan eksplorasi sumber daya energi nasional, serta penguatan investasi di sektor energi perlu menjadi prioritas pemerintah.
“Kita harus menjadikan setiap gejolak global sebagai pelajaran. Indonesia tidak boleh terus berada dalam posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga energi dunia. Agenda kemandirian migas harus dipercepat karena swasembada energi memiliki arti strategis yang sama pentingnya dengan swasembada pangan dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
