May Day di Indonesia Diwarnai Perbedaan Sikap Buruh
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri puncak peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Kegiatan bertajuk “May Day Fiesta” itu diperkirakan dihadiri sekitar 100 ribu buruh dari berbagai serikat pekerja.
Kehadiran kepala negara dalam peringatan tersebut disebut sebagai sinyal politik penting terkait posisi pemerintah dalam isu ketenagakerjaan. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa relasi antara negara dan buruh bersifat kolaboratif, bukan konfrontatif.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha.
“Pemerintah ingin menegaskan bahwa negara tidak berhadapan dengan buruh, tetapi berdiri bersama mereka. Negara hadir untuk melindungi pekerja sekaligus memastikan lapangan kerja tetap terjaga,” ujar Qodari di Jakarta, Kamis (30/4).
Perubahan lokasi peringatan May Day dari depan Kompleks DPR ke Monas menjadi dinamika tersendiri. Keputusan tersebut diambil setelah adanya komunikasi langsung antara Presiden dengan perwakilan serikat buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyebut pihaknya telah berdialog dengan Presiden dan menyampaikan sejumlah tuntutan serta harapan buruh ke depan.
“Setelah berdiskusi dengan Presiden mengenai May Day dan arah kebijakan ke depan, kami memutuskan merayakan peringatan ini di Monas bersama Presiden dan elemen buruh lainnya,” kata Iqbal.
Meski demikian, tidak semua kelompok buruh memilih bergabung dalam agenda tersebut. Sejumlah organisasi tetap mempertahankan rencana aksi di depan Kompleks DPR sebagai bentuk sikap kritis terhadap kondisi ketenagakerjaan saat ini.
Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarto, menilai situasi buruh di lapangan masih jauh dari ideal. Karena itu, pihaknya bersama Aliansi GEBRAK memilih menggelar aksi terpisah.
“Kami tidak bergabung ke Monas karena kondisi buruh secara riil masih memprihatinkan. Pelanggaran hak normatif masih marak di berbagai sektor,” tegas Sunarto.
Ia juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai menunjukkan kecenderungan pendekatan militeristik dalam program sipil, yang menurutnya perlu dievaluasi.
Perbedaan sikap antar kelompok buruh ini mencerminkan dinamika gerakan pekerja di Indonesia. Di satu sisi, terdapat upaya membangun dialog dengan pemerintah, namun di sisi lain tetap muncul suara kritis terhadap implementasi kebijakan di lapangan.
Peringatan May Day 2026 pun diperkirakan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga momentum penting untuk menguji sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjawab tuntutan kesejahteraan dan perlindungan buruh.
