DPR Soroti Lambannya Birokrasi Pemprov Sumbar
Kritik keras dilayangkan anggota DPR RI, Andre Rosiade, terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinilai lamban dalam merealisasikan program pembangunan pertanian. Sorotan ini mencuat setelah adanya keluhan dari Menteri Pertanian terkait tersendatnya implementasi anggaran pusat di daerah.
Andre mengungkapkan, kekecewaan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian usai melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat. Padahal, menurut dia, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk mendukung sektor pertanian di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan, sebelum kunjungan berlangsung, dirinya sempat diminta mendampingi agenda tersebut. Namun karena memiliki tugas kenegaraan lain, Andre tidak dapat hadir secara langsung dan hanya membantu mengoordinasikan pertemuan antara Menteri Pertanian dan sejumlah kepala daerah.
“Semua kepala daerah yang saya hubungi hadir untuk membahas rencana cetak sawah dan pemulihan lahan pascabencana,” ujar Andre dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Meski koordinasi awal berjalan baik, Andre menyebut hasil di lapangan justru belum menunjukkan progres signifikan. Ia menilai birokrasi di tingkat provinsi tidak cukup responsif dalam menindaklanjuti program yang telah dirancang pemerintah pusat.
Menurutnya, persoalan ini bukan pertama kali terjadi. Ia mengingatkan, lambannya eksekusi program serupa juga sempat terjadi pada penanganan bencana lahar dingin tahun 2024, yang kala itu memaksa pemerintah pusat turun tangan langsung.
“Bantuan sudah tersedia, tapi pelaksanaannya justru tersendat. Ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola dan kecepatan birokrasi,” tegasnya.
Andre menilai, pola keterlambatan tersebut mencerminkan lemahnya koordinasi dan kurangnya sense of urgency di tingkat pemerintah daerah. Ia menegaskan, kondisi ini berpotensi menghambat pemulihan sektor pertanian dan berdampak pada kesejahteraan petani.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kesiapan aparatur daerah dalam mengelola program strategis nasional. Menurutnya, tanpa perbaikan kinerja, potensi anggaran besar yang telah dikucurkan justru tidak akan memberikan dampak optimal.
“Kenapa tidak belajar dari pengalaman sebelumnya? Ini bukan soal kekurangan anggaran, tapi soal eksekusi di lapangan,” ujarnya.
Andre menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan bermuatan politik, melainkan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Ia berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi menyeluruh dan mempercepat realisasi program.
“Ini murni karena saya peduli dengan Sumatera Barat. Saatnya fokus bekerja, bukan sekadar membangun citra,” pungkasnya.
