Program MBG Disindir, DPR Minta Evaluasi Besar
Kritik tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat di parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, menyoroti menurunnya kepercayaan publik terhadap program tersebut, bahkan hingga menjadi bahan sindiran di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Charles dalam rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (1/10/2025). Ia menilai persepsi publik terhadap MBG saat ini sudah mengkhawatirkan.
Menurutnya, berbagai pelesetan yang beredar di media sosial mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut di lapangan. Bahkan, istilah MBG disebut-sebut dipelesetkan menjadi konotasi negatif.
“Sekarang ini ada pelesetan yang beredar, bukan lagi makan bergizi gratis, tapi disebut makan beracun gratis, bahkan makan belatung gratis,” ujar Charles dalam rapat tersebut.
Ia juga menyinggung beredarnya konten viral yang menyeret nama Kepala BGN. Dalam unggahan tersebut, kata dia, muncul narasi yang mengaitkan latar belakang keilmuan dengan isu yang berkembang.
“Pak Dadan sekarang cukup populer di media sosial. Ada gambar yang beredar dengan tulisan yang menyudutkan. Ini tentu tidak bisa dianggap sepele,” lanjutnya.
Meski disampaikan dengan nada satire, Charles menegaskan bahwa fenomena tersebut merupakan sinyal serius yang tidak boleh diabaikan. Ia menilai ada persoalan mendasar dalam implementasi program yang perlu segera dibenahi.
“Memang terdengar lucu, tapi sebenarnya ini menyedihkan. Ini menunjukkan kepercayaan publik sedang turun,” tegasnya.
Charles mendorong pemerintah, khususnya BGN, untuk mengambil langkah besar guna memperbaiki kualitas pelaksanaan program. Menurutnya, perbaikan tidak cukup bersifat teknis, tetapi juga harus menyasar pemulihan kepercayaan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program MBG kembali pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
“Harus ada perubahan yang signifikan. Tanpa itu, sulit mengembalikan kepercayaan publik,” pungkasnya.
