MBG Tak Lagi Universal, Fokus ke Anak Kurang Gizi
Pemerintah mulai mengarahkan ulang implementasi program makan bergizi gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program tersebut tidak lagi difokuskan secara universal, melainkan diprioritaskan bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi dan berasal dari keluarga kurang mampu.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus menekan potensi pemborosan anggaran negara. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan, pemerintah ingin memastikan setiap intervensi benar-benar menjawab persoalan gizi yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Eko Prasojo, menilai langkah tersebut sebagai koreksi penting dalam desain program sosial berskala nasional. Menurutnya, pendekatan yang lebih terarah akan meningkatkan akurasi penerima manfaat.
“Pendekatan berbasis kebutuhan akan membuat program ini jauh lebih efektif. Bantuan tidak lagi tersebar merata tanpa prioritas, tetapi difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar Eko, Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan, salah satu persoalan dalam program bantuan pangan adalah potensi inefisiensi, termasuk makanan yang tidak terserap optimal. Dengan mempersempit sasaran, risiko tersebut dapat ditekan sekaligus memastikan tujuan utama program, yakni penurunan angka stunting, dapat tercapai.
Lebih lanjut, Eko menilai perubahan dari pendekatan universal menuju skema yang lebih selektif juga akan memperjelas indikator keberhasilan program. Pemerintah, kata dia, akan lebih mudah mengukur dampak intervensi terhadap kelompok rentan.
Untuk mendukung implementasi di lapangan, ia mendorong pemerintah memanfaatkan data berbasis wilayah terkecil seperti desa dan kelurahan. Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar penyaluran bantuan tidak meleset dari kelompok sasaran.
Selain itu, sinergi antar lembaga juga dinilai krusial. Ia menyebut kolaborasi antara Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga pihak sekolah harus diperkuat agar proses identifikasi dan distribusi berjalan efektif.
“Beberapa daerah seperti Surabaya dan Sumedang sudah memiliki basis data keluarga miskin dan anak stunting yang cukup baik. Ini bisa menjadi model untuk daerah lain,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa arahan Presiden memperjelas bahwa program MBG tidak bersifat wajib bagi seluruh siswa. Prioritas diberikan kepada anak-anak yang memang membutuhkan intervensi gizi.
“Program ini tidak boleh dipaksakan kepada semua. Fokusnya harus pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi agar manfaatnya nyata,” ujarnya dalam keterangan resmi.
