Inggris Tolak Rencana Blokade Selat Hormuz oleh AS
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mendukung rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk memberlakukan blokade militer di Selat Hormuz. Pernyataan tersebut muncul setelah perundingan diplomatik antara AS dan Iran kembali menemui jalan buntu.
Dalam wawancara radio, Starmer menekankan bahwa prioritas utama Inggris adalah menjaga jalur pelayaran tetap terbuka. Menurutnya, stabilitas perdagangan global dan kelancaran distribusi energi jauh lebih penting dibandingkan langkah konfrontatif yang berpotensi memperburuk situasi.
“Kami ingin memastikan Selat Hormuz tetap terbuka dan berfungsi penuh,” ujarnya.
Meski menolak rencana blokade, Starmer tidak secara langsung menyalahkan Trump atas lonjakan harga energi di dalam negeri. Ia justru menilai ketegangan yang dipicu oleh Iran telah membuat kawasan tersebut berisiko tinggi bagi kapal-kapal kargo internasional.
Namun saat didesak soal kaitan antara eskalasi konflik dan kebijakan awal Washington, Starmer memilih tidak memperpanjang polemik. Ia menegaskan tidak ingin terjebak dalam perdebatan mengenai pihak yang harus disalahkan.
Sikap ini mencerminkan posisi dilematis yang dihadapi Inggris. Di satu sisi, keputusan untuk tidak bergabung dalam konflik bersama Amerika Serikat dan Israel berpotensi memicu ketegangan diplomatik dengan Washington.
Starmer bahkan menegaskan bahwa Inggris tidak akan tunduk pada tekanan untuk kembali terlibat dalam konflik militer di kawasan Timur Tengah. Ia memilih pendekatan yang lebih berhati-hati dan mengedepankan jalur diplomasi.
Di sisi lain, langkah tersebut justru mendapat respons positif di dalam negeri. Dukungan publik terhadap pemerintah dilaporkan meningkat seiring sikap tegas Starmer yang menjaga jarak dari konflik.
Meski demikian, ia tetap berupaya menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Starmer menekankan bahwa “special relationship” antara kedua negara tetap penting, terutama dalam kerja sama keamanan, ekonomi, dan budaya.
Ke depan, posisi Inggris diperkirakan akan semakin diuji, khususnya jika ketegangan dengan Iran kembali meningkat setelah masa gencatan senjata berakhir pada 21 April mendatang.
Sejumlah negara Eropa lain juga mengambil sikap serupa. Menteri Pertahanan Spanyol, Margarita Robles, secara terbuka menyebut rencana blokade tersebut tidak masuk akal dan berpotensi memperburuk ketidakpastian global.
Sementara itu, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menegaskan pentingnya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz secepat mungkin. Ia menyatakan kesiapan Prancis untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas kawasan tanpa harus terlibat langsung dalam langkah militer.
Inggris dan Prancis kini dilaporkan tengah berkoordinasi dengan sejumlah negara lain untuk menyiapkan opsi diplomatik maupun pertahanan. Fokus utama mereka adalah memastikan jalur pelayaran tetap aman dan terbuka setelah ketegangan mereda.
