Kebijakan WFH Sejalan Rekomendasi IEA

Ilustrasi ASN.

Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai bukan sekadar penyesuaian pola kerja, melainkan bagian dari strategi besar menghadapi dinamika global, khususnya di sektor energi.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan rekomendasi International Energy Agency dalam merespons krisis energi dunia yang dipicu ketegangan geopolitik.

“WFH merupakan salah satu gerakan akar rumput dalam merespons isu geopolitik global,” ujar Bawono, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, kebijakan ini perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebagai sistem kerja fleksibel, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional dan efisiensi ekonomi. Ia menilai pendekatan tersebut memiliki dimensi strategis yang kerap luput dari perhatian publik.

“WFH jauh lebih filosofis dari sekadar mempertanyakan pola kerja ASN. Ini berkaitan dengan ketahanan ekonomi dan energi di tengah situasi global yang tidak pasti,” jelasnya.

Rekomendasi WFH sendiri telah lama disuarakan oleh IEA sejak 2022, dan kembali diperkuat pada Maret 2026 seiring meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Dalam laporan berjudul A 10-Point Plan to Cut Oil Use, IEA mendorong pekerja untuk bekerja dari rumah setidaknya tiga hari dalam sepekan guna mengurangi konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak.

Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, penerapan WFH secara global dapat menghemat hingga 170 ribu barel minyak per hari. Jika dilakukan tiga hari dalam seminggu, penghematan bahkan berpotensi mencapai 500 ribu barel per hari.

Bawono menilai, langkah pemerintah Indonesia yang memasukkan WFH atau work from anywhere (WFA) dalam paket kebijakan respons global menunjukkan adanya arah kebijakan yang terukur dalam menjaga stabilitas energi domestik.

“Dari kebijakan tersebut terlihat pemerintah memiliki visi untuk melindungi ketahanan energi di dalam negeri,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan sistem WFH secara optimal. Namun, untuk jenis pekerjaan yang memungkinkan, kebijakan ini dinilai tetap efektif dalam mendukung efisiensi energi.

Selain WFH, IEA juga merekomendasikan sejumlah langkah lain, seperti pembatasan perjalanan udara, penerapan eco-driving, penguatan transportasi umum, hingga kebijakan lalu lintas seperti hari bebas kendaraan dan sistem ganjil-genap.

“Saran IEA ini hampir semuanya diadopsi pemerintah dalam bentuk transformasi budaya kerja dan gerakan hemat energi,” pungkas Bawono.

Dengan demikian, kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam menghadapi tekanan global, khususnya di sektor energi dan ekonomi.

Tutup