Resmi Pimpin Bekasi, Asep Surya Atmaja Lanjutkan Program Ade Kuswara
Bupati Bekasi definitif Asep Surya Atmaja menempatkan akses layanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pemerintahannya untuk sisa masa jabatan 2025–2030. Usai dilantik pada Jumat (23/10/2026), Asep menargetkan masyarakat dapat mengakses pengobatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), sekaligus melanjutkan pembangunan yang dinilai masih membutuhkan perhatian.
Asep menyatakan akan meneruskan visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera yang telah berjalan pada pemerintahan sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program perlu diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama kemudahan memperoleh layanan kesehatan dan perbaikan infrastruktur.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep seusai pelantikan di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Di sektor kesehatan, Asep menargetkan warga tidak lagi kesulitan mendapatkan pengobatan karena kendala biaya. Ia ingin mengoptimalkan kepesertaan jaminan kesehatan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas medis sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Asep berupaya mengembalikan Kabupaten Bekasi ke status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Ia menyebut pemerintah daerah menargetkan status itu dapat kembali diraih pada bulan berikutnya.
“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.
Asep juga menekankan pentingnya memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan atau KIS masyarakat tetap aktif. Menurutnya, kemudahan administrasi dan jaminan pembiayaan menjadi bagian penting agar warga dapat memperoleh pelayanan di puskesmas maupun klinik terdekat.
“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke Puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani. Karena itu, KIS atau BPJS-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa berobat,” ungkapnya.
Meski demikian, target berobat gratis tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui kebijakan, pendataan kepesertaan, dan dukungan anggaran. Pemerintah daerah juga perlu memastikan cakupan program serta mekanisme pembiayaan berjalan sesuai aturan agar masyarakat mengetahui layanan yang dapat mereka akses.
Penertiban Bangunan Liar Perlu Pendekatan Manusiawi
Selain kesehatan dan infrastruktur, Asep menyoroti penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar. Ia menyatakan pemerintah harus berani menegakkan aturan, tetapi tetap mengutamakan komunikasi agar penertiban tidak memicu persoalan sosial baru.
Menurut Asep, pendekatan persuasif menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman dengan warga dan organisasi kemasyarakatan. Namun, apabila upaya komunikasi tidak mencapai kesepakatan, penertiban tetap perlu dilakukan.
“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” jelasnya.
Asep mengingatkan bahwa pemerintah juga harus memperhitungkan kondisi warga yang terdampak. Ia tidak ingin penataan wilayah justru membuat masyarakat kehilangan tempat tinggal tanpa solusi yang memadai.
“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agenda penataan wilayah perlu berjalan beriringan dengan penegakan aturan dan penanganan dampak sosial. Pemerintah daerah dituntut menyiapkan langkah yang jelas agar proses penertiban tidak berhenti pada pembongkaran bangunan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi warga terdampak.
DPRD Dorong Prioritas Infrastruktur Diperjelas
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep. Ia berharap bupati dapat menjalankan amanah tersebut dan melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan untuk sisa masa jabatan.
“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan dr. Asep yang mendapatkan amanah untuk memimpin Kabupaten Bekasi pada sisa masa jabatan ini diberikan kesehatan dan kemampuan, serta bisa menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade.
Ade menilai arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pelantikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan dan memperkuat koordinasi antarlembaga.
Ia menekankan bahwa perencanaan perlu dikonsolidasikan agar kebutuhan dasar, termasuk infrastruktur, sekolah, puskesmas, dan penataan wilayah, mendapat perhatian yang terukur.
“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujarnya.
DPRD, lanjut Ade, mendukung penguatan pembangunan infrastruktur dasar. Ia menyatakan masukan yang disampaikan dalam pelantikan perlu ditindaklanjuti secara teknis bersama dinas terkait agar dapat diterjemahkan menjadi program prioritas.
“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya.
Dengan masa jabatan yang masih berjalan hingga 2030, Asep menghadapi sejumlah agenda yang membutuhkan tindak lanjut konkret, mulai dari perluasan akses kesehatan, pembenahan infrastruktur, hingga penataan wilayah. Komitmen tersebut akan diuji melalui kebijakan yang ditetapkan, dukungan anggaran, serta pelaksanaan program di lapangan.
Sementara itu, masukan DPRD menempatkan perencanaan dan koordinasi sebagai bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan terarah. Publik pada akhirnya dapat memantau sejauh mana target yang disampaikan Asep diterjemahkan menjadi peningkatan layanan dan perbaikan fasilitas yang dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi.
