Elemen Buruh dan Mahasiswa di Banten Demo Tolak Kenaikan BBM
SERANG, Terkenal – Barisan pekerja dan buruh Banten yang tergabung dalam Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Cilegon, melangsungkan aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan BBM di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) pada Selasa (13/9/2022).
Adapun tuntutan yang dibawakan di samping penolakan kenaikan harga BBM adalah: 1) Tolak Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020; 2) Naikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 sebesar 13 persen; 3) Naikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2023 sebesar 40 persen.
Barisan massa aksi juga terpantau diramaikan oleh sejumlah aktivis mahasiswa, yang tergabung dalam aliansi Gabungan Mahasiswa Islam (GAMAIS). Adapun organisasi yang tergabung adalah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Banten, Federasi Mahasiswa Islam (FMI) Banten, Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Banten, dan Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Badan Koordinasi Jawa Bagian Barat (Badko Jabagbar).
Ketua PW Hima Persis Banten, Hilal Hizbullah, mengatakan bahwa alasan kenaikan harga BBM pascapandemi tidak dapat diterima.
“Kenaikan BBM subsidi di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat pasca badai Covid-19 tidak dapat diterima dengan alasan apapun. Masyarakat yang tengah berjuang bangkit dari hantaman badai pandemi yang lamanya hampir tiga tahun melanda, tidaklah mudah,” kata dia.
Sementara itu, Ketua HMI MPO Badko Jabagbar yang meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta, Aceng Hakiki, mengatakan bahwa kenaikan BBM akan berdampak serius pada pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.
“Naiknya harga BBM bersubsidi akan memberikan dampak buruk secara langsung bagi kemampuan rakyat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, dapat dipastikan jika BBM naik maka akan ikut naik harga kebutuhan pokok lainnya di pasar,” ujarnya.
Aceng pun menilai bahwa sekalipun pasokan pasar terpenuhi, dengan adanya kenaikan harga bisa menjadi pemicu turunnya daya beli masyarakat.
“Kalaupun kebutuhan pokok di pasar yang disampaikan Bapak Pj Gubernur Banten tersedia, aman, dan terpenuhi, namun dengan harga yang berbeda dalam artian ikut naik, di sisi lain daya beli masyarakat melemah, masyarakat bisa apa?,” katanya. (Red)
