Wihaji Minta Yogyakarta Jadi Role Model Pembangunan Keluarga di Indonesia
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji mengingatkan ancaman krisis pengasuhan di Indonesia akibat minimnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak atau fenomena fatherless. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi melalui penguatan peran keluarga.
Wihaji menyampaikan, sekitar seperempat anak Indonesia belum mendapatkan keterlibatan ayah secara optimal dalam proses tumbuh kembang mereka. Kondisi itu dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga semakin berkurangnya waktu interaksi antara orang tua dan anak.
“Perhatian kepada anak tidak cukup hanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kehadiran ayah dan perhatian terhadap kondisi psikologis anak juga sangat penting,” ujar Wihaji saat menghadiri kegiatan Ngobrol Perkara GATI di Balai Kota Yogyakarta, Jumat (26/6/2026).
Sebagai langkah memperkuat peran ayah dalam keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga meluncurkan program Gerakan Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah (GEMAR) yang menjadi bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33.
Selain fenomena fatherless, Wihaji juga menyoroti meningkatnya persoalan kesehatan mental, khususnya di kalangan generasi muda. Ia menilai perkembangan teknologi yang tidak diimbangi komunikasi dalam keluarga membuat anak lebih mudah dipengaruhi oleh konten digital dibanding arahan orang tua.
Menurutnya, penggunaan gawai secara berlebihan berpotensi menggeser peran keluarga dalam membentuk karakter dan pola pikir anak apabila tidak disertai pendampingan yang memadai.
“Saya bukan menolak teknologi. Namun kita harus memastikan teknologi digunakan secara sehat dan tetap diimbangi komunikasi yang baik antara orang tua dan anak,” katanya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Wihaji mengusulkan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah percontohan pembangunan keluarga nasional. Ia menilai daerah ini memiliki modal yang kuat karena didukung kualitas sumber daya manusia yang baik, tingkat harapan hidup di atas 75 tahun, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif tinggi.
Menurut Wihaji, karakter masyarakat Yogyakarta yang majemuk juga mencerminkan keberagaman Indonesia sehingga dinilai tepat menjadi laboratorium kebijakan penguatan keluarga yang nantinya dapat diterapkan di berbagai daerah.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Wihaji berharap Yogyakarta tidak hanya menjadi contoh dalam pembangunan keluarga, tetapi juga menjadi pelopor gerakan edukasi kesehatan mental berbasis keluarga.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti arahan tersebut. Ia mengatakan Pemkot Yogyakarta telah membangun sistem rujukan dari sekolah menuju layanan kesehatan sebagai upaya menangani persoalan kesehatan mental sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di wilayahnya.
“Arahan Pak Menteri akan kami tindak lanjuti. Jogja selama ini sering menjadi rujukan berbagai daerah. Kami juga melihat persoalan kesehatan mental menjadi perhatian serius yang perlu ditangani bersama,” ujarnya. (Hadid Husaini)
