AFP Sebut Praktik Perbudakan Masih Bertahan di Sumba
Media internasional asal Prancis, Agence France-Presse (AFP), menyoroti dugaan praktik perbudakan yang disebut masih berlangsung di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sorotan tersebut dimuat dalam laporan berjudul Inside Indonesia’s Slave Island: “I Want My Children to Be Free” yang diterbitkan pada 21 Juli 2026.
Dalam laporannya, AFP mengulas kehidupan sebagian masyarakat di Sumba yang masih hidup dalam sistem kasta tradisional. Beberapa warga disebut lahir dengan status sebagai “ata” atau budak, yang diwariskan secara turun-temurun dalam lingkungan adat.
AFP menyebut para ata menjalani berbagai pekerjaan untuk keluarga tuannya tanpa menerima upah. Bahkan, dalam sejumlah kasus, status tersebut dikabarkan dapat diwariskan melalui perkawinan dan disertai dugaan kekerasan fisik maupun seksual terhadap para budak.
Salah seorang warga yang diwawancarai AFP, Kanisius Kanyali Hambarita, mengaku dirinya lahir dengan status ata. Meski demikian, ia mengatakan sebagian masyarakat menganggap status tersebut sebagai bagian dari tradisi leluhur yang telah berlangsung sejak lama.
“Saya tidak keberatan. Memang begitulah kenyataannya. Itu bukan beban bagi kami. Itu hanya simbol tradisi yang diwariskan leluhur,” ujar Kanisius kepada AFP.
Laporan itu juga menyoroti Desa Tenggedu, tempat Kanisius tinggal bersama keluarga tuannya. Di satu sisi, desa tersebut dikenal memiliki destinasi wisata air terjun yang menarik wisatawan. Namun di sisi lain, AFP menggambarkan kehidupan masyarakat yang masih sederhana, dengan keterbatasan akses telekomunikasi dan aktivitas memasak menggunakan tungku kayu.
AFP menulis bahwa praktik perbudakan sebenarnya telah dinyatakan ilegal di Indonesia sejak lebih dari 160 tahun lalu. Namun, media tersebut menyebut sistem sosial berbasis kasta yang masih bertahan di sebagian wilayah Sumba Timur diduga menjadi salah satu penyebab praktik tersebut belum sepenuhnya hilang.
Laporan itu kembali memunculkan perhatian internasional terhadap kondisi sosial di Sumba, terutama terkait keberlangsungan tradisi yang dinilai bersinggungan dengan isu hak asasi manusia. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait laporan AFP tersebut.
