Refleksi Kudatuli, PDIP Kabupaten Bekasi: Demokrasi Harus Terus Dijaga
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi menggelar refleksi 30 tahun Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai momentum mengenang perjuangan demokrasi sekaligus mengingatkan masyarakat agar tidak melupakan sejarah kelam bangsa.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, mengatakan peringatan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang menjadi korban dalam peristiwa Kudatuli.
“Kita berdiri di sini untuk merawat ingatan bangsa, menolak lupa atas lembaran hitam sejarah yang menjadi tonggak penting perjalanan demokrasi Indonesia. Tragedi 27 Juli 1996 menjadi saksi bagaimana hak politik rakyat saat itu diinjak oleh kekuasaan yang otoriter,” kata Usup saat kegiatan refleksi, Minggu (26/7/2026).
Menurut Usup, penyerangan terhadap Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, merupakan salah satu peristiwa yang mencederai demokrasi. Saat itu, kata dia, banyak kader dan simpatisan menjadi korban demi mempertahankan legitimasi kepemimpinan Megawati Soekarnoputri serta menjaga martabat partai.
Ia menuturkan, hingga kini masih ada korban yang mengalami luka, bahkan sejumlah orang dilaporkan hilang dan belum diketahui nasibnya. Karena itu, refleksi Kudatuli juga menjadi momen untuk mendoakan seluruh pejuang demokrasi yang telah berkorban.
“Malam ini kita berkumpul untuk mengenang dan mendoakan para pejuang demokrasi yang gugur maupun yang menjadi korban. Perjuangan mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa hingga lahirnya reformasi 1998 yang membawa perubahan besar bagi kehidupan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
Usup menilai semangat perjuangan yang lahir dari peristiwa Kudatuli tidak boleh berhenti pada masa lalu. Ia mengingatkan bahwa tantangan terhadap demokrasi masih terus muncul sehingga seluruh elemen masyarakat harus tetap menjaga nilai-nilai kebebasan dan keadilan.
Ia pun mengajak kader partai, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat untuk terus mengawal demokrasi agar pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang di Indonesia.
“Api perjuangan tidak boleh padam. Kita harus berani berdiri di garda terdepan melawan ketidakadilan, menjaga kebebasan berpendapat, serta memastikan ruang kritik tetap hidup. Kebenaran tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kekuasaan yang zalim,” tegasnya.
