Teguh Santosa Jelaskan Strategi Ekonomi Prabowo
Pendekatan ekonomi yang selama ini bertumpu pada mekanisme pasar dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Indonesia. Ketimpangan antarwilayah, rendahnya produktivitas, hingga ketergantungan terhadap dinamika pasar global disebut masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, dalam kegiatan Magang Komunikasi Pembangunan yang digelar Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026). Acara tersebut diikuti oleh puluhan kreator konten muda dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Menurut Teguh, Presiden Prabowo Subianto sejak lama menaruh perhatian terhadap persoalan ketimpangan pembangunan dan lemahnya fondasi ekonomi nasional. Gagasan tersebut bahkan pernah diulas Prabowo dalam buku Paradoks Pembangunan yang diterbitkan beberapa tahun sebelum dirinya menjabat sebagai presiden.
Teguh menjelaskan, pemerintahan Prabowo kini berupaya memperkuat peran negara dalam sektor-sektor strategis sebagai pelengkap mekanisme pasar. Langkah itu diwujudkan melalui berbagai kebijakan, mulai dari hilirisasi industri, pengaturan ekspor komoditas, hingga program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Praktik ekonomi yang dikendalikan pasar memang penting untuk menciptakan efisiensi, inovasi, dan menarik investasi. Namun tidak semua sektor menarik bagi pasar, terutama sektor hulu, pangan, energi, hilirisasi mineral, maupun pembangunan konektivitas di wilayah 3TP,” ujar Teguh.
Ia menyebut pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk intervensi strategis negara atau strategic state intervention. Dalam model ini, pemerintah mengambil peran sebagai investor awal sekaligus pihak yang bersedia menanggung risiko pada sektor-sektor yang kurang diminati oleh pelaku usaha.
Menurut Teguh, keterlibatan negara diperlukan untuk membangun fondasi yang kuat bagi industrialisasi nasional, memperkuat ketahanan pangan, menjaga ketersediaan energi, serta meningkatkan sistem logistik yang menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dari perspektif geopolitik, kebijakan tersebut juga dinilai memiliki nilai strategis dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Negara yang memiliki fondasi ekonomi kuat akan lebih leluasa menentukan arah kebijakan dan memperjuangkan kepentingannya di tengah persaingan global.
Ia menambahkan bahwa penguatan peran negara tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan mekanisme pasar. Sebaliknya, negara dan pasar harus berjalan beriringan agar mampu menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Ini bukan soal negara melawan pasar. Yang dibutuhkan adalah negara yang mampu menjalankan perannya secara efektif dan pasar yang sehat, sehingga Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang kuat menghadapi berbagai tantangan global,” kata Teguh.
