Usai Kematian 5 Peserta SPPI, DPRD DIY Minta Program Latsarmil Diaudit
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Permintaan itu disampaikan menyusul meninggalnya lima peserta calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti pelatihan.
Eko menilai peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pelatihan pemerintah.
“Tentu kabar duka ini tidak hanya menjadi duka keluarga, tetapi juga duka seluruh bangsa Indonesia. Proses pelatihan yang seharusnya melahirkan sosok-sosok hebat yang mampu mengelola salah satu program unggulan pemerintah, justru diwarnai kabar duka yang kita dengar saat ini,” kata Eko, Senin (29/6/2026).
Ia menilai penghentian sementara pelatihan diperlukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan, mulai dari proses seleksi hingga mekanisme pengawasan selama kegiatan berlangsung.
Menurut Eko, setiap peserta memiliki kondisi kesehatan dan kemampuan fisik yang berbeda sehingga pelaksanaan pelatihan tidak bisa disamaratakan.
“Misalnya dalam rekrutmen, sebelum latihan harus dilakukan tes kesehatan. Di awal peserta mengisi kuesioner untuk mendeklarasikan kondisi kesehatannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah proses administrasi selesai, panitia juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan melalui tim medis. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan metode latihan yang sesuai dengan kondisi masing-masing peserta.
“Kemudian dilakukan tes kesehatan lanjutan oleh tim medis yang disiapkan oleh panitia untuk mengetahui kesehatan peserta. Sehingga metode yang digunakan akan disesuaikan dengan situasi kesehatan yang ada,” jelasnya.
Selain itu, Eko menekankan pentingnya pemantauan kesehatan secara berkala selama pelatihan berlangsung. Menurutnya, aspek seperti kondisi fisik, pola makan, hingga waktu istirahat peserta harus diawasi secara ketat.
Ia juga mempertanyakan sistem monitoring yang diterapkan penyelenggara selama pelaksanaan Latsarmil. Karena itu, Eko meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh tahapan program untuk mengetahui apakah prosedur keselamatan telah dijalankan sesuai standar.
Tak hanya evaluasi internal, Eko juga mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara terbuka dan menyeluruh guna mengungkap penyebab meninggalnya lima peserta tersebut.
“Sebagai negara hukum yang dijamin konstitusi dalam UUD 1945, maka meninggalnya lima orang ini perlu diinvestigasi secara menyeluruh, terbuka, dan berkeadilan,” tegasnya.
