Prabowo Akui Masih Banyak Janji yang Belum Tuntas
Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah kebijakan dan capaian pemerintah selama 21 bulan memimpin Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan pemerintah telah menjalankan berbagai kebijakan untuk menangani persoalan bangsa sejak dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden pada Oktober 2024.
Prabowo menyebut masa 21 bulan tersebut setara dengan 663 hari. Dalam kurun waktu itu, pemerintah telah mengambil sejumlah keputusan strategis, meski masih terdapat berbagai persoalan dan janji politik yang belum sepenuhnya dituntaskan.
“Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan apa yang masih harus kita selesaikan,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, salah satu capaian yang ingin disampaikan adalah telah dijalankannya 121 kebijakan transformatif untuk menjawab berbagai persoalan nasional.
Jika dihitung berdasarkan masa pemerintahannya, jumlah tersebut berarti pemerintah rata-rata menetapkan satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
“Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah. Ia menegaskan tidak ingin mengklaim seluruh persoalan bangsa telah berhasil dituntaskan selama pemerintahannya.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum,” tegasnya.
Prabowo menilai keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan dan kerja keras seluruh jajaran menjadi bagian penting dalam menangani berbagai persoalan yang sebelumnya dianggap sulit diselesaikan.
Ia mengatakan pemerintah akan terus menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menyelesaikan berbagai pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah.
