Sekjen Partai Pendukung Prabowo Berkumpul, PDIP: Tidak Masalah
Sejumlah sekretaris jenderal (sekjen) partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkumpul dalam agenda silaturahmi menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Pertemuan tersebut digelar atas inisiatif Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono. Sejumlah partai politik hadir dalam forum tersebut, di antaranya Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, NasDem, PSI, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur.
Tidak masuknya PDI Perjuangan dalam forum tersebut tidak dipersoalkan oleh Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia menilai pertemuan antarsekjen partai merupakan hal yang wajar, terlebih forum tersebut merupakan ajang silaturahmi.
“Ya monggo, silakan. Dan itu baik juga untuk kumpul-kumpul kan baik, silaturahmi kan baik,” kata Djarot kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Djarot, tidak adanya perwakilan PDIP dalam pertemuan tersebut dapat dipahami karena posisi partainya saat ini berada di luar pemerintahan.
“Enggak masalah, enggak masalah karena itu adalah sekjen partai-partai yang ada dalam pemerintahan dan PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Djarot menegaskan, posisi sebagai partai di luar pemerintahan membuat PDIP tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Prabowo.
Ia mengatakan PDIP akan terus memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam hal pelaksanaan di lapangan. Sikap tersebut, kata dia, dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.
“PDI Perjuangan itu tetap meskipun berada di luar pemerintahan mengkritisi kebijakan-kebijakan terutama dari sisi aplikasi kebijakan pemerintahan saat ini, dengan mendengarkan suara dari rakyat,” tandasnya.
Dengan demikian, PDIP memastikan tidak mempermasalahkan forum silaturahmi yang diikuti partai-partai pendukung pemerintah. Di sisi lain, partai berlambang banteng moncong putih itu menegaskan akan tetap menjalankan peran sebagai kekuatan politik di luar pemerintahan.
