Tangga JPO Depan DPR Hilang, Ini Penjelasan Pemprov DKI
Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, menjadi perhatian setelah tangga akses menuju jembatan tersebut tidak lagi terlihat.
Badan JPO masih membentang di atas ruas Jalan Gatot Subroto. Namun, masyarakat tidak dapat menggunakannya karena akses untuk naik dan turun dari jembatan sudah tidak tersedia.
Kondisi tersebut membuat pejalan kaki yang biasa menggunakan JPO harus mencari jalur penyeberangan alternatif. Warga juga disebut perlu berjalan lebih jauh karena akses penyeberangan lain berada cukup jauh dari lokasi.
Padahal, JPO dibangun untuk memberikan fasilitas penyeberangan yang lebih aman bagi pejalan kaki, khususnya di ruas jalan dengan arus kendaraan yang padat.
Hilangnya tangga akses membuat keberadaan JPO tersebut kini dipertanyakan. Struktur jembatan masih berdiri, tetapi fungsi utamanya sebagai fasilitas penyeberangan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.
Tangga JPO Masih Ada pada 2025
Perubahan kondisi JPO tersebut terlihat jika dibandingkan dengan dokumentasi sebelumnya.
Dokumentasi IDN Times pada 25 Agustus 2025 memperlihatkan tangga JPO di kawasan tersebut masih terpasang ketika Kompleks DPR/MPR menjadi lokasi aksi demonstrasi.
Namun, pada Agustus 2026, bagian tangga tersebut sudah tidak terlihat sehingga JPO tidak lagi dapat diakses dari permukaan jalan.
Pemprov DKI Sebut JPO Dibangun Kementerian PUPR
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya telah memberikan penjelasan mengenai JPO di kawasan Senayan tersebut.
Menurut Pramono, fasilitas itu merupakan JPO yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, 12 Agustus 2026.
Pramono menyatakan Pemprov DKI akan tetap melakukan perawatan terhadap JPO yang masih dibutuhkan masyarakat.
Sementara itu, fasilitas penyeberangan yang dinilai sudah tidak diperlukan dapat dievaluasi, termasuk kemungkinan untuk ditarik atau dibongkar.
Kebijakan tersebut, kata Pramono, akan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi.
Bertepatan dengan Persiapan Aksi di DPR
Kondisi JPO tanpa tangga kembali menjadi sorotan menjelang aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/8/2026).
Sejumlah kelompok masyarakat telah melakukan persiapan untuk menyampaikan aspirasi di kawasan tersebut. Salah satunya Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Kelompok masyarakat lainnya juga melakukan konsolidasi dan mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib serta tidak mudah terprovokasi.
Meski kondisi JPO tersebut muncul menjadi perhatian menjelang aksi, belum ada keterangan resmi yang menyebut pencopotan tangga berkaitan dengan persiapan pengamanan demonstrasi.
Menunggu Kepastian Nasib JPO
Ketiadaan tangga membuat JPO di depan Kompleks DPR/MPR kini berada dalam kondisi yang tidak jelas. Struktur jembatan masih berdiri, tetapi masyarakat tidak memiliki akses untuk menggunakannya.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan apakah JPO tersebut akan diperbaiki dan kembali difungsikan atau justru akan dibongkar karena dianggap tidak lagi dibutuhkan.
Terlebih, pemerintah sebelumnya menyatakan fasilitas publik yang masih diperlukan masyarakat akan dipertahankan dan dirawat.
Hingga Rabu (26/8/2026), belum ada kepastian mengenai langkah selanjutnya terhadap JPO tersebut. Bagi pejalan kaki, persoalan utamanya sederhana: kapan akses penyeberangan di lokasi itu kembali dapat digunakan?
