Putra Bupati Malang Dilantik, Sanusi Tegaskan Tanpa Jual Beli Jabatan
Bupati Malang, Muhammad Sanusi, resmi melantik ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam sebuah prosesi yang digelar di Pendapa Agung, Senin (13/4/2026). Total sebanyak 447 pejabat dilantik dalam agenda tersebut.
Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah penyegaran organisasi serta pengisian sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemkab Malang.
Namun, perhatian publik tertuju pada salah satu nama yang ikut dilantik, yakni Ahmad Dzulfikar Nurrahman, yang merupakan putra kandung Bupati Sanusi.
Dalam pelantikan tersebut, Ahmad Dzulfikar resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, setelah sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) sejak 2024.
Menanggapi sorotan tersebut, Sanusi menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan pejabat dilakukan sesuai prosedur dan berlandaskan prinsip integritas.
“Pakta Integritas harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas. Ini bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Ia juga memastikan bahwa pelantikan berlangsung tanpa praktik jual beli jabatan, yang kerap menjadi perhatian dalam proses rotasi birokrasi.
“Kalau ada yang bayar, laporkan kepada saya. Praktik seperti itu melanggar sumpah jabatan dan harus dihentikan,” tegas Sanusi.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas.
Sanusi juga menekankan pentingnya menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta melarang pejabat menerima maupun memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun.
“Setiap pelanggaran terhadap Pakta Integritas akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi secara menyeluruh.
Ia menyebut, awalnya terdapat sekitar 600 pejabat yang direncanakan untuk dilantik. Namun, setelah melalui proses verifikasi dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya 447 pejabat yang mendapatkan persetujuan.
Selain Kepala DLH, sejumlah pejabat penting lainnya juga dilantik, termasuk Sujarwo Ady Wijayanto sebagai Kepala Satpol PP dan Astri Lutfiatunnisa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Pelantikan ini turut mencakup berbagai jabatan lain, mulai dari camat, kepala sekolah, pejabat fungsional, hingga kepala puskesmas, sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi di tingkat daerah.
