Program Sekolah Rakyat soal Sepatu Diuji, KPK Turun Tangan
Rencana pengadaan sepatu dalam program Sekolah Rakyat menuai sorotan tajam publik. Anggaran yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah memicu pertanyaan, terutama setelah muncul dugaan harga per pasang sepatu bisa menyentuh Rp700 ribu.
Isu tersebut menempatkan transparansi anggaran sebagai perhatian utama. Publik mempertanyakan rasionalitas harga serta mekanisme pengadaan yang digunakan dalam program tersebut.
Menanggapi polemik ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan angka yang beredar masih sebatas perencanaan awal dan belum merupakan nilai final.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan nantinya akan melalui mekanisme yang terbuka dan sesuai aturan yang berlaku.
“Angka itu masih perencanaan awal dan akan melalui proses pengadaan yang transparan,” ujarnya.
Di tengah sorotan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengambil langkah pencegahan dengan melakukan kajian terhadap program Sekolah Rakyat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kajian dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kerawanan, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Dalam rangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ujarnya.
Menurut Budi, langkah ini penting mengingat sektor PBJ masih menjadi salah satu titik rawan praktik korupsi. Kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran risiko sejak tahap perencanaan.
Ia menjelaskan sejumlah modus yang kerap terjadi dalam pengadaan, mulai dari perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan, manipulasi sistem e-purchasing, hingga pengaturan pemenang tender.
Data penindakan KPK menunjukkan bahwa perkara terkait pengadaan menempati posisi tinggi dalam kasus korupsi. Dari 1.782 perkara sejak 2004 hingga 2025, sebanyak 446 kasus berkaitan dengan pengadaan.
Angka tersebut hanya berada di bawah kasus suap dan gratifikasi, yang mencapai lebih dari seribu perkara.
Selain itu, indikator integritas di Kementerian Sosial juga menjadi catatan. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan penurunan dari 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, masuk kategori “waspada”.
Secara khusus, aspek pengadaan barang dan jasa masih dinilai belum optimal, meski terdapat sedikit perbaikan pada tahun terakhir.
