Minim Lapangan Kerja di Desa, Arus Urbanisasi di Jakarta Tak Terbendung
Fenomena urbanisasi ke Jakarta kembali menjadi sorotan, seiring meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi di kawasan perkotaan. Pengamat sosial, Dr. Wulan Windiarti, S.H., M.H., menilai arus perpindahan penduduk dari desa ke kota masih didorong oleh harapan memperbaiki taraf hidup, meski realitas di lapangan tidak selalu sejalan.
Ia menjelaskan, persepsi bahwa ibu kota menawarkan peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik menjadi magnet utama urbanisasi. Namun di sisi lain, ketimpangan pembangunan antarwilayah justru memperkuat dorongan tersebut. “Banyak yang datang dengan harapan besar, tapi tidak semuanya memiliki bekal yang cukup untuk bersaing,” ujarnya Wulan, Minggu (26/4/2026).
Menurut wanita yang juga menjabat sebagai Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa (UPB) Cikarang ini, dampak jangka panjang dari urbanisasi yang tidak terkendali adalah meningkatnya angka kemiskinan di perkotaan. Keterbatasan lahan hunian serta tingginya kepadatan penduduk berpotensi memicu munculnya kawasan kumuh dan tidak tertata.
Wulan menambahkan, rendahnya produktivitas ekonomi di pedesaan menjadi salah satu akar persoalan. Minimnya lapangan kerja serta terbatasnya akses pendidikan dan infrastruktur membuat masyarakat desa memilih hijrah ke kota.
“Ketimpangan ekonomi dan pendidikan ini yang akhirnya memperlebar jurang kesejahteraan. Desa kehilangan potensi, sementara kota menanggung beban kepadatan,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa banyak pendatang datang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terjebak dalam sektor informal yang tidak stabil.
“Urbanisasi tanpa kesiapan justru melahirkan persoalan baru. Sektor informal memang menyerap tenaga kerja, tapi bukan solusi jangka panjang,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Wulan menawarkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya akses jalan untuk membuka konektivitas ekonomi.
Kedua, pembentukan pusat-pusat ekonomi baru di daerah dinilai penting agar aktivitas ekonomi tidak terpusat di kota besar. “Pasar modern dan pusat perdagangan di daerah bisa menjadi penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.
Ketiga, pengembangan kawasan industri di luar kota besar perlu diperluas guna menciptakan lapangan kerja yang lebih merata. Langkah ini diharapkan mampu menahan laju perpindahan penduduk ke kota.
Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan sumber daya manusia di daerah menjadi faktor kunci. Menurut Wulan, investasi pada sektor pendidikan akan menentukan daya saing masyarakat di masa depan.
Sebagai penutup, ia menekankan pentingnya keseimbangan kebijakan antara pusat dan daerah, termasuk dalam alokasi anggaran pembangunan. “Pemerataan pembangunan harus benar-benar dirasakan hingga ke daerah terpencil agar urbanisasi tidak terus menjadi solusi semu,” pungkasnya.
