Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi Dikebut hingga Akhir 2026
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang tahun 2026. Memasuki pertengahan tahun anggaran, berbagai langkah dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, mulai dari pemetaan potensi hingga memperkuat koordinasi dengan wajib pajak dan pelaku usaha.
Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, mengatakan pihaknya masih memiliki ruang untuk meningkatkan realisasi penerimaan dari sejumlah sektor pajak. Karena itu, seluruh jajaran diminta terus menggali potensi yang ada agar target pendapatan daerah dapat tercapai secara maksimal.
“Hingga pertengahan tahun ini kami terus bergerak mencari dan menggali potensi yang ada untuk mencapai realisasi setinggi-tingginya. Memang pada triwulan kedua masih terdapat beberapa sektor pajak yang perlu ditingkatkan realisasinya sehingga membutuhkan upaya ekstra dalam penggalian potensinya,” ujar Iwan.
Ia menegaskan, capaian positif pada beberapa jenis pajak tidak membuat Bapenda berpuas diri. Optimalisasi penerimaan akan tetap dilakukan hingga akhir tahun mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bekasi.
“Yang sudah mencapai target pun tidak membuat kami berdiam diri. Kami tetap akan mengejar realisasi semaksimal mungkin sampai akhir tahun, mengingat kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang terus berjalan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Bekasi, Hendra Sugiarta, menjelaskan bahwa sejumlah objek pajak telah menunjukkan performa yang cukup baik. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tercatat mampu melampaui target triwulan.
Meski demikian, Hendra menyebut sektor BPHTB masih menjadi perhatian karena penerimaannya sangat dipengaruhi oleh aktivitas transaksi jual beli tanah maupun bangunan yang dilakukan masyarakat.
“BPHTB sifatnya sangat bergantung pada transaksi. Masyarakat yang melakukan transaksi tahun lalu belum tentu melakukan transaksi kembali pada tahun ini. Karena itu diperlukan pendekatan dan imbauan kepada PPAT, PPATS, para pengembang, pengelola kawasan, serta masyarakat agar proses transaksi dan validasi BPHTB dapat dipercepat,” jelasnya.
Untuk mempercepat realisasi pendapatan, Bapenda juga meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak melalui kunjungan langsung maupun penyampaian surat imbauan kepada para pemangku kepentingan.
“Kami melakukan pendekatan yang fleksibel. Selain kunjungan langsung, kami juga menyampaikan surat imbauan kepada masyarakat, PPAT, PPATS, pengembang, dan developer agar segera melakukan percepatan transaksi serta validasi BPHTB,” tambah Hendra.
Menurutnya, upaya peningkatan PAD tersebut mendapat dukungan penuh dari Plt Bupati Bekasi. Dukungan itu dinilai menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Bapenda untuk terus bekerja maksimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
“Alhamdulillah, pimpinan kami, Pak Plt Bupati Bekasi, selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Bapenda untuk terus menggali potensi pendapatan daerah. Tugas ini memang tidak mudah, tetapi kami akan terus bekerja maksimal demi meningkatkan kontribusi PAD bagi pembangunan Kabupaten Bekasi,” ujarnya.
Berdasarkan data Bapenda per 24 Juni 2026, realisasi penerimaan dari sejumlah sektor pajak menunjukkan tren positif. Penerimaan PBJT Makanan dan Minuman mencapai Rp146,15 miliar, PBJT Tenaga Listrik Rp265,31 miliar, PBJT Perhotelan Rp17,49 miliar, PBJT Parkir Rp7,39 miliar, serta PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar Rp13,68 miliar.
Selain itu, Pajak Reklame telah terealisasi Rp13,97 miliar, Pajak Air Tanah Rp7,35 miliar, Pajak Sarang Burung Walet Rp1,4 juta, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebesar Rp391,99 juta. Adapun penerimaan PBB mencapai Rp304,83 miliar dan BPHTB sebesar Rp413,30 miliar.
Pada sektor opsen pajak kendaraan bermotor, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat sebesar Rp176,59 miliar, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) telah menyumbang Rp115,24 miliar.
Bapenda Kabupaten Bekasi optimistis strategi penggalian potensi pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan mampu mendorong realisasi PAD hingga akhir tahun. Peningkatan pendapatan tersebut diharapkan menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.
