Kader PPP Persoalkan Data Muktamar 2025

Ilustrasi bendera PPP.

Konflik internal di tubuh PPP kembali memanas. Sejumlah kader dari berbagai daerah dikabarkan tengah menyiapkan langkah hukum dengan melaporkan beberapa pengurus pusat partai ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyalahgunaan data kader.

Laporan tersebut disebut akan melibatkan sejumlah petinggi partai, termasuk Sekretaris Jenderal PPP, Taj Yasin, serta beberapa pengurus lainnya yang dianggap bertanggung jawab atas penggunaan data yang dipersoalkan.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, mengatakan terdapat kader yang merasa dirugikan karena identitas mereka diduga digunakan tanpa persetujuan dalam berbagai dokumen organisasi.

Menurut Saiful, persoalan itu berkaitan dengan pelaksanaan Muktamar PPP yang berlangsung pada akhir 2025. Sejumlah kader mengaku namanya dicantumkan dalam dokumen tertentu meski tidak pernah memberikan persetujuan maupun keterlibatan langsung.

“Beberapa kader merasa keberatan karena data dan identitas mereka diduga digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan,” ujar Saiful kepada wartawan.

Ia menjelaskan, keberatan tersebut tidak hanya terkait pelaksanaan muktamar, tetapi juga mencakup sejumlah dokumen administrasi dan surat-menyurat yang diterbitkan di lingkungan DPP PPP.

Saat ini, para kader yang merasa dirugikan masih melakukan konsolidasi dan pengumpulan dokumen pendukung sebelum laporan resmi disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Saiful menyebut puluhan kader dari berbagai wilayah telah menyatakan kesediaan untuk memberikan keterangan apabila proses hukum benar-benar berjalan. Mereka juga tengah berkoordinasi dengan tim advokat guna memperkuat materi laporan.

Menurutnya, langkah hukum dipilih sebagai upaya mendapatkan kejelasan atas dugaan penggunaan data yang dianggap tidak sesuai prosedur serta merugikan nama baik kader yang bersangkutan.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pihak yang disebut akan dilaporkan. Namun, kasus ini diperkirakan akan semakin menambah dinamika internal PPP menjelang berbagai agenda politik dan konsolidasi organisasi yang akan datang.

Tutup