HMI, PMII, dan GMNI Diminta Kirim Kader Terbaik ke Satgas PAD Bekasi
Ketua Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Bekasi, Rayhan, mengapresiasi rencana Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi yang akan melibatkan unsur mahasiswa dalam satuan tugas (satgas) yang tengah disiapkan pemerintah daerah.
Menurut Rayhan, keterlibatan mahasiswa dalam satgas tersebut dapat menjadi langkah positif selama tetap dijalankan dengan semangat idealisme dan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Kami mengapresiasi rencana Plt Bupati untuk melibatkan mahasiswa di satgas yang akan dibentuk. Mudah-mudahan mahasiswa yang dilibatkan tetap konsisten dengan idealismenya dalam menawarkan ide dan gagasan demi kepentingan rakyat,” ujar Rayhan.
Ia menilai keberadaan mahasiswa dalam struktur satgas berpotensi memberikan harapan baru terhadap pengawasan maupun penyusunan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Meski demikian, Rayhan mengingatkan bahwa nota kesepahaman atau MoU sebelumnya dilakukan antara pemerintah daerah dengan organisasi mahasiswa, yakni HMI, PMII, dan GMNI, bukan dengan individu tertentu.
Karena itu, ia meminta agar keterlibatan mahasiswa dalam satgas tidak dimaknai sebagai ruang kepentingan personal yang mengatasnamakan organisasi.
“HMI, PMII, dan GMNI sebaiknya mengirim kader aktif yang memang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Tidak harus ketua organisasi yang masuk dalam posisi satgas,” katanya.
Menurutnya, posisi ketua organisasi mahasiswa justru lebih tepat berada di luar struktur satgas agar tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap kader yang ditugaskan pemerintah daerah.
Rayhan menilai langkah tersebut penting untuk menjaga independensi organisasi mahasiswa sekaligus mencegah munculnya anggapan bahwa organisasi telah terlalu dekat dengan kekuasaan.
“Ketua organisasi sebaiknya berada di luar untuk melakukan pengawasan terhadap kadernya. Jika tidak bekerja baik maka bisa dievaluasi atau diganti dengan kader lain yang lebih kompeten,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar organisasi mahasiswa tetap menjaga jarak kritis terhadap pemerintah meskipun terlibat dalam ruang kolaborasi kebijakan.
“Hal itu penting untuk menjaga organisasi tetap independen dan tidak tersandera oleh penguasa,” pungkasnya.
