Fraksi Gerindra Absen, Mahasiswa Kecewa saat Audiensi di DPRD DIY
Gelombang aksi mahasiswa di depan gedung DPRD DIY terus berlanjut hingga Selasa (23/6/2026).
Kali ini, Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY bersama mahasiswa yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan sejumlah tuntutan kepada anggota dewan yang hadir dalam audiensi.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung kepada perwakilan sejumlah fraksi di DPRD DIY. Namun, mereka menyayangkan tidak hadirnya perwakilan Fraksi Gerindra yang merupakan partai politik Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah jalannya aksi, Sekretaris DPRD DIY se Yudi Ismono menjelaskan bahwa pihak sekretariat telah mengundang seluruh fraksi untuk hadir menemui massa aksi.
“Seluruh fraksi sudah kami minta, hingga saat ini yang hadir beliau-beliau ini,” kata Yudi di hadapan peserta aksi.
Ketiadaan sejumlah perwakilan fraksi tersebut memicu kekecewaan mahasiswa. Sebab, pada aksi sebelumnya mereka telah meminta agar seluruh fraksi DPRD DIY hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi yang dibawa mahasiswa.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan nasional yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Beberapa isu yang menjadi sorotan antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dianggap semakin membebani rakyat.
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti berbagai persoalan lokal di DIY, seperti maraknya aksi kekerasan jalanan yang melibatkan remaja hingga persoalan pengelolaan sampah yang dinilai belum terselesaikan secara optimal oleh pemerintah daerah.
Koordinator Umum Forum BEM DIY, Faturahman Adjan Djaguna, menyampaikan bahwa pemerintah dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, di tengah meningkatnya beban ekonomi masyarakat, melemahnya demokrasi, krisis lingkungan, serta munculnya berbagai kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, negara harus kembali menjalankan amanat konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Atas kondisi tersebut, kami menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Forum BEM DIY menyampaikan 10 tuntutan kepada pemerintah dan DPRD, yakni:
- Menolak kenaikan harga BBM dan kebijakan yang membebani rakyat kecil.
- Melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Menghentikan Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.
- Mencabut UU TNI/Polri yang dianggap mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.
- Segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta menyusun dan mengesahkan RUU Perlindungan Aktivis.
- Menghentikan eksploitasi tanah adat di seluruh Indonesia.
- Melaksanakan reformasi total partai politik dan reformasi birokrasi.
- Mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Menuntaskan persoalan kenakalan remaja di DIY serta mendorong penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Khas Kejogjaan.
- Menuntut pemerintah dan DPRD DIY segera menyelesaikan persoalan sampah di DIY.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
