BEM UI Bawa 8 Tuntutan dalam Aksi di Bundaran HI
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) berencana menggelar aksi demonstrasi bertajuk #MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan mengatakan aksi ini dimaksudkan untuk menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat.
Menurut Athof, mahasiswa tidak turun ke jalan untuk merayakan kemerdekaan, tetapi mempertanyakan sejauh mana makna kemerdekaan telah dirasakan masyarakat.
“Sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” ujar Athof dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
BEM UI menilai persoalan kedaulatan masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, mulai dari perjanjian perdagangan yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan asing hingga persoalan kebebasan menyampaikan pendapat dan penanganan terhadap sejumlah pemuda.
Kritik juga diarahkan pada kondisi penegakan hukum yang menurut BEM UI belum memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, mahasiswa menyoroti persoalan lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan penguasaan sumber daya dan kekayaan.
Athof menyebut berbagai persoalan tersebut tidak dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan ekonomi, tetapi berkaitan dengan kedaulatan negara dan kepentingan rakyat.
“Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menunjukkan wajah kekuasaan yang gemar berpidato tentang kedaulatan, tapi lupa menegakkannya,” katanya.
Bawa Delapan Tuntutan
Dalam aksi tersebut, BEM UI membawa delapan tuntutan yang mencakup berbagai persoalan sosial, ekonomi, hukum, hingga kebijakan pemerintah.
Pertama, mereka menyerukan penghentian apa yang disebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat sendiri serta pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kedua, BEM UI menuntut pelaksanaan reforma agraria yang mereka sebut sebagai reforma agraria sejati. Mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Tuntutan berikutnya adalah evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), sekaligus penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan penguatan otonomi daerah.
Di tengah bencana yang melanda sejumlah wilayah, BEM UI turut menuntut penetapan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra dan Flores serta percepatan pemulihan daerah terdampak.
Tuntutan terakhir berkaitan dengan ruang sipil. BEM UI meminta penghentian tindakan represif dan intervensi TNI-Polri di ruang sipil serta pembubaran YON TP.
Athof mengajak berbagai kelompok masyarakat untuk bergabung dalam aksi tersebut. Ia menyebut demonstrasi ini sebagai langkah awal untuk mendorong perubahan.
“Ini hanya awalan. Mahasiswa, buruh, petani, guru, pedagang, dan seluruh rakyat yang merasa republik ini sedang dikhianati cita-citanya sendiri, mari kita rebut kembali kemerdekaan yang sesungguhnya,” ujarnya.
Menurut Athof, kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni tahunan. Ia menilai kemerdekaan harus diwujudkan melalui pemenuhan hak masyarakat dan kekuatan rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
BEM UI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jakarta atas potensi gangguan lalu lintas akibat pelaksanaan aksi di kawasan Bundaran HI.
“Kepada warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan besok. Namun ingat, kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” kata Athof.
