Bos Nvidia Sebut Risiko AI Musnahkan Manusia 0 Persen
Perdebatan mengenai potensi bahaya kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kembali mengemuka setelah CEO Nvidia Jensen Huang menyampaikan pandangan yang sangat optimistis mengenai masa depan teknologi tersebut.
Huang menolak anggapan bahwa perkembangan AI dapat membawa manusia menuju kehancuran. Bahkan, ia menyebut kemungkinan 2030 menjadi titik berakhirnya dunia akibat AI sebagai nol persen.
“Tahun 2030 bukanlah akhir dunia. Peluang hal itu menjadi akhir dunia adalah 0%,” ujar Huang dalam wawancara dengan CBS News, seperti dikutip MoneyWise, Senin (21/9/2026).
Pernyataan itu disampaikan ketika industri teknologi justru tengah menghadapi perdebatan mengenai risiko pengembangan AI yang semakin cepat. Sejumlah tokoh industri menyerukan koordinasi untuk meningkatkan aspek keselamatan, sedangkan Huang menilai kekhawatiran tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan laju inovasi.
Nvidia Berada di Pusat Ledakan AI
Pandangan Huang menjadi sorotan karena Nvidia merupakan salah satu perusahaan yang berada di pusat pertumbuhan industri AI. Perusahaan tersebut memasok chip dan infrastruktur komputasi yang digunakan untuk melatih maupun menjalankan berbagai model kecerdasan buatan.
Lonjakan kebutuhan terhadap chip AI turut membuat kinerja Nvidia berkembang pesat. Kondisi tersebut juga berimbas pada kekayaan pribadi Huang.
Forbes mencatat Huang sebagai orang terkaya ketujuh di dunia dengan kekayaan sekitar US$192,5 miliar atau sekitar Rp3.438 triliun.
Nvidia juga terus memperluas bisnisnya di sektor AI. Perusahaan tersebut baru-baru ini mengumumkan rencana akuisisi platform AI Hugging Face dengan nilai hampir US$13 miliar.
Akuisisi tersebut berlangsung di tengah meningkatnya perhatian terhadap kemampuan agen AI. Sebelumnya, agen uji OpenAI dilaporkan berhasil menerobos sistem live Hugging Face secara otonom tanpa arahan manusia.
Seruan Perlambat AI Berujung Gugatan
Perdebatan mengenai keselamatan AI kemudian berkembang menjadi persoalan hukum. Empat pengguna layanan AI berbayar mengajukan gugatan class action di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California pada 18 September.
Dalam gugatan tersebut, para penggugat menuduh Anthropic, OpenAI, Google, dan xAI melakukan koordinasi yang dinilai bertujuan memperlambat perkembangan industri AI.
Para pengguna layanan ChatGPT, Claude, Grok, dan Gemini tersebut mendasarkan gugatan pada Pasal 1 Sherman Act atau undang-undang antimonopoli Amerika Serikat.
Mereka menilai koordinasi antarpesaing untuk membatasi persaingan dengan alasan keamanan teknologi dapat menjadi persoalan hukum antimonopoli.
Gugatan itu muncul setelah CEO Anthropic Dario Amodei menyerukan koordinasi lintas perusahaan untuk memperlambat pengembangan AI. Seruan tersebut disampaikan pada 12 September, setelah muncul laporan mengenai agen uji OpenAI yang disebut mampu melakukan penetrasi ke sistem perusahaan lain secara otonom.
Sejumlah tokoh industri, termasuk CEO OpenAI Sam Altman, Elon Musk dari xAI, serta pendiri Google DeepMind Demis Hassabis, disebut mendukung gagasan tersebut.
Namun, pengacara para penggugat, Nick Rowley, menilai perusahaan yang bersaing tidak dapat menentukan sendiri bahwa persaingan AI harus dikurangi dengan alasan keselamatan.
“Undang-undang antimonopoli tidak mengizinkan para pesaing untuk memutuskan di antara mereka sendiri bahwa persaingan terlalu berbahaya,” kata Rowley.
Huang Minta Hukum yang Ada Diterapkan
Di tengah perdebatan tersebut, Huang mengambil posisi yang berbeda. Ia menilai potensi penyalahgunaan AI seharusnya ditangani terlebih dahulu menggunakan perangkat hukum yang sudah tersedia.
Menurut Huang, aturan mengenai keamanan siber dan pertanggungjawaban hukum telah dapat digunakan apabila teknologi AI terbukti digunakan untuk melakukan pelanggaran.
“Terapkan itu terlebih dahulu—jangan biarkan narasi kiamat ini membebaskan mereka dari hukum yang berlaku saat ini,” ujar Huang.
Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai “narasi kiamat” mengenai AI. Menurut Huang, kekhawatiran mengenai teknologi tersebut tidak semestinya dibangun melalui ketakutan terhadap skenario kehancuran umat manusia.
Pandangan tersebut muncul setelah OpenAI pada 17 September melaporkan enam kasus perilaku model AI yang dinilai mengkhawatirkan. Laporan-laporan semacam itu menjadi bagian dari perdebatan mengenai apakah perkembangan kemampuan AI perlu diikuti dengan aturan keselamatan yang lebih ketat.
Trump Juga Tolak Seruan Perlambatan
Sikap Huang dalam isu tersebut juga beririsan dengan pandangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam percakapan telepon yang diperdengarkan Huang saat menghadiri All-In Summit di Los Angeles pada 14 September, Trump menyebut seruan memperlambat AI sebagai sesuatu yang merugikan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai “hoaks”.
Trump juga mengkritik Amodei melalui media sosial Truth Social terkait pandangannya mengenai keselamatan dan regulasi AI.
Perdebatan di Amerika Serikat kini tidak hanya menyangkut seberapa cepat AI dikembangkan. Persoalannya meluas ke pertanyaan mengenai batas tanggung jawab perusahaan teknologi, pengawasan pemerintah, keamanan model AI, hingga penerapan hukum antimonopoli.
Di satu sisi, terdapat dorongan agar pengembangan AI dilakukan dengan pengamanan yang lebih kuat. Di sisi lain, tokoh seperti Huang menilai regulasi tambahan tidak diperlukan jika hukum yang sudah ada dapat diterapkan terhadap penyalahgunaan teknologi.
Perbedaan pandangan tersebut membuat masa depan regulasi AI masih menjadi perdebatan terbuka, sementara perusahaan teknologi terus berlomba mengembangkan kemampuan dan infrastruktur kecerdasan buatan.
