Film Pesta Babi Diprotes Tokoh Gereja Papua
Uskup Agung Petrus Canisius Mandagi melontarkan kritik keras terhadap film dokumenter berjudul Pesta Babi yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Ia menilai film tersebut sarat muatan provokatif dan tidak menggambarkan situasi Papua secara utuh maupun berimbang.
Pernyataan itu disampaikan Uskup Mandagi dalam sebuah video wawancara yang beredar luas di media sosial. Dalam keterangannya, ia mengaku kecewa terhadap isi dokumenter tersebut, terutama narasi yang dinilai menyudutkan Keuskupan Agung Merauke terkait proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan.
“Bagi saya film ‘Pesta Babi’ itu memang bersifat sangat provokatif. Tetapi ketika menonton, kita juga jangan kehilangan daya kritis,” ujar Uskup Mandagi dikutip Senin, 25 Mei 2026.
Ia mempertanyakan tujuan pembuatan film tersebut karena menurutnya sang sutradara tidak benar-benar memahami kondisi Papua secara menyeluruh. Uskup Mandagi menyebut pihak pembuat film hanya berada di Papua dalam waktu singkat sebelum menyusun narasi yang kemudian dipublikasikan ke masyarakat luas.
“Orang yang membuat film ini tidak tinggal di Papua. Mereka hanya datang beberapa waktu lalu membuat kesimpulan sendiri. Jadi sebenarnya apa maksudnya?” katanya.
Salah satu hal yang paling disoroti Uskup Mandagi adalah penggambaran hubungan antara Gereja Katolik dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Selatan. Ia membantah keras tudingan yang seolah menyatakan Keuskupan Agung Merauke mendukung perusakan hutan atau menerima keuntungan tertentu dari proyek pemerintah maupun perusahaan sawit.
“Dalam film itu seolah-olah Keuskupan Agung Merauke bekerja sama dengan pihak yang merusak hutan Papua Selatan, bahkan disebut menerima dana. Itu narasi yang sangat tidak benar,” tegasnya.
Menurut dia, pihak pembuat film tidak pernah meminta klarifikasi langsung kepada Keuskupan Agung Merauke maupun para pastor yang selama ini bertugas dan hidup bersama masyarakat Papua Selatan. Karena itu, ia menilai dokumenter tersebut hanya mengambil sudut pandang dari kelompok tertentu yang memiliki pandangan serupa dengan pembuat film.
“Kenapa tidak datang bertanya langsung kepada uskup atau pastor yang ada di sana? Kenapa hanya mendengar dari orang-orang yang punya tujuan yang sama dengan sutradara?” ujarnya.
Uskup Mandagi mengaku sedih karena perjuangan panjang gereja dalam mendampingi masyarakat Papua justru diabaikan dalam dokumenter tersebut. Ia menilai publik seharusnya memperoleh informasi yang utuh, bukan hanya potongan narasi yang dapat memicu kesalahpahaman.
Lebih jauh, ia menduga pihak-pihak yang diwawancarai dalam film telah dipilih secara selektif berdasarkan kesamaan pandangan dengan pembuat maupun pihak pendukung pendanaan film tersebut.
“Yang dimunculkan hanya orang-orang yang sepaham dengan sutradara dan mungkin juga dengan pihak pendananya. Itu yang membuat saya mempertanyakan objektivitas film ini,” katanya.
