Ekonomi Gunungkidul Tumbuh 5,47 Persen, IPM Jadi PR
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul menggelar forum sinkronisasi indikator makro ekonomi sekaligus evaluasi capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Handayani, Kantor Sekretariat Daerah Gunungkidul, Senin (20/7/2026), ini bertujuan menyelaraskan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BPS sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, mengatakan evaluasi difokuskan pada enam indikator makro dari total 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD. Keenam indikator tersebut meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, rasio gini, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi.
Ia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Gunungkidul pada 2025 mencapai 5,47 persen sehingga telah memenuhi target optimistis RPJMD 2026. Sementara itu, angka kemiskinan berada di level 14,15 persen dan rasio gini tercatat 0,33 yang menunjukkan ketimpangan pendapatan semakin menurun.
“Namun, perlu kita tekankan perlunya upaya serius untuk mencapai target IPM tahun 2026 sebesar 74,13 dari capaian saat ini di angka 73,13,” ujar Sri Suhartanta.
Kepala BPS Kabupaten Gunungkidul, Agus Haranto, menjelaskan bahwa gambaran kondisi ekonomi daerah disusun melalui berbagai pendekatan, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan sisi produksi maupun pengeluaran.
Menurutnya, dukungan data sektoral dari setiap OPD sangat penting agar BPS tidak hanya mengandalkan hasil survei maupun proyeksi.
“BPS berharap data-data dari SKPD dapat terintegrasi dalam sistem seperti ‘Dopadu’ milik Kominfo, sehingga proses rekonsiliasi data setiap triwulan dapat berjalan lebih efisien tanpa harus melalui proses persuratan yang panjang,” katanya.
Agus menambahkan, sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian Gunungkidul. Meski demikian, produktivitas pertanian dan regenerasi petani masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih menegaskan seluruh kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan data yang akurat dan diperbarui secara berkala. Ia menilai keterlambatan pembaruan data oleh OPD dapat menghambat penyusunan kebijakan strategis.
“Data harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Saya tidak ingin lagi melihat ego sektoral; tidak ada satu pun indikator pembangunan yang dapat diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja,” tegas Endah.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menyelaraskan program kerjanya dengan tujuh program prioritas atau Quick Wins Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yakni Bocah Pinter, Warga Sehat, Tani Makmur, UMKM Berdaya, Gunungkidul Berdikari, Pamong Layani Ngayomi, serta Warga Guyub dan Alam Lestari.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Gunungkidul akan menggelar paparan dari masing-masing kepala OPD untuk mengkaji kontribusi program terhadap enam indikator makro ekonomi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap setiap program yang dijalankan memiliki target yang terukur, berbasis data, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Forum tersebut ditutup dengan ajakan untuk memperkuat semangat gotong royong sebagai landasan pembangunan daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal serta tantangan ekonomi global. (Hadid Husaini)
