Bahlil Usul Anggaran Rp815 Miliar untuk Program Kompor Listrik
Bahlil Lahadalia mengajukan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan APBN 2027 untuk mendukung pelaksanaan program kompor listrik. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor gas elpiji (LPG).
Usulan anggaran itu disampaikan Bahlil saat rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah sedang menyiapkan berbagai alternatif energi rumah tangga agar konsumsi masyarakat tidak hanya bergantung pada LPG. Selain kompor listrik, pemerintah juga mengkaji pemanfaatan energi lain seperti compressed natural gas (CNG).
“Kami ingin diversifikasi energi rumah tangga. Tidak hanya LPG, tetapi juga kompor listrik dan CNG,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan, program kompor listrik diharapkan dapat membantu menekan tingginya impor LPG yang selama ini masih membebani anggaran negara. Karena itu, pemerintah meminta dukungan DPR untuk memetakan daerah-daerah yang dinilai siap dan membutuhkan program tersebut.
Menurut Bahlil, pendataan yang akurat diperlukan agar implementasi program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Selain mengusulkan program kompor listrik, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia juga mengajukan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor listrik pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Kedua program tersebut masih berupa usulan awal sehingga besaran anggarannya masih dapat berubah sesuai kondisi fiskal pemerintah dan hasil pembahasan bersama DPR.
Program peralihan dari kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan kebijakan baru. Gagasan serupa pernah diinisiasi pada masa pemerintahan Joko Widodo. Namun, pada 2022, PLN memutuskan membatalkan program konversi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat itu masih dalam masa pemulihan pascapandemi.
Di tengah meningkatnya harga energi global, wacana penggunaan kompor listrik kembali menguat. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Eddy Soeparno, menilai penggunaan kompor listrik dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban subsidi LPG.
Menurut Eddy, sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor, yakni sekitar 75 hingga 80 persen. Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi dunia.
“Ketergantungan terhadap impor membuat harga LPG sangat dipengaruhi pergerakan harga minyak mentah internasional,” ujarnya.
