Airlangga: Ekonomi RI Kini Lebih Kuat dari Krisis 1998
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat dan stabil di tengah tekanan global. Ia menilai, situasi yang dihadapi Indonesia jauh berbeda dibandingkan krisis yang pernah terjadi pada Krisis Finansial Asia 1998.
Menurut Airlangga, fondasi ekonomi nasional kini ditopang oleh stabilitas makro yang terjaga, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang lebih resilien. Kondisi ini membuat Indonesia lebih siap menghadapi gejolak eksternal.
“Struktur ekonomi kita sekarang jauh lebih kuat. Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter juga lebih solid dibandingkan masa lalu,” ujarnya dalam forum media briefing di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki cadangan devisa yang memadai serta kebijakan ekonomi yang adaptif. Hal ini menjadi bantalan penting dalam meredam dampak ketidakpastian global.
Di tingkat global, kinerja ekonomi Indonesia juga dinilai kompetitif. Di antara negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi setelah India.
Dari sisi fiskal, disiplin anggaran tetap terjaga. Defisit APBN berada di bawah 3 persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara besar lainnya seperti Prancis dan Amerika Serikat.
Sementara itu, lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya berada di kisaran 2,6 hingga 3,3 persen. Indonesia justru diperkirakan mampu tumbuh di atas 5 persen.
Airlangga bahkan optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 bisa mencapai 5,5 persen. Ia menyebut hal ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
“Kontribusi konsumsi domestik mencapai sekitar 54 persen dari PDB. Ini yang membuat ekonomi kita tetap bergerak,” jelasnya.
Selain itu, ketahanan pangan dan energi turut memperkuat posisi Indonesia. Pemerintah disebut berhasil menjaga pasokan pangan, termasuk capaian swasembada beras dengan produksi tinggi dan stok yang memadai.
Di sektor energi, berbagai kebijakan strategis terus didorong, mulai dari implementasi biodiesel B50 hingga pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya.
Dari sisi fiskal, APBN berperan sebagai instrumen stabilisasi. Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen secara tahunan. Sementara itu, defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman.
Indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,25 persen, kesenjangan menyempit, dan pengangguran berhasil ditekan ke level 4,7 persen.
