Airlangga Tegaskan HP Gratis Tak Pernah Dibahas Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya pembahasan di pemerintah mengenai rencana pembagian telepon seluler atau handphone (HP) gratis kepada masyarakat. Namun, ia memastikan program pembukaan rekening bank bagi warga berusia 17 tahun ke atas tetap masuk agenda kuartal IV 2026.
“Soal HP memang enggak pernah kita bahas,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10/2026) sore.
Ia menegaskan, program pembukaan rekening untuk masyarakat berusia 17 tahun ke atas ditargetkan berjalan pada Oktober hingga Desember 2026.
“Rekening untuk 17 tahun ke atas itu termasuk dalam Kuartal IV-2026,” ujarnya.
Pernyataan Airlangga muncul setelah Hashim sebelumnya menyampaikan rencana pemerintah menyediakan HP yang dilengkapi akun digital bagi setiap warga negara Indonesia. Gagasan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya digitalisasi bantuan sosial (bansos) sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026), Hashim menjelaskan bahwa perangkat tersebut direncanakan menjadi sarana untuk mengakses dana bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.
“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersimpan di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim.
Rencana yang disampaikan Hashim itu juga berkaitan dengan gagasan perubahan mekanisme penyaluran bansos. Bantuan yang selama ini diberikan dalam bentuk uang tunai disebut akan diarahkan melalui sistem digital menggunakan HP penerima.
Di sisi lain, Airlangga menyatakan program pembukaan rekening bank secara massal tetap dipersiapkan. Pemerintah masih menyusun regulasi yang diperlukan sebelum program tersebut dijalankan.
Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp3,8 triliun untuk mendukung pembukaan rekening massal melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk.
Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta meningkatkan inklusi dan literasi keuangan nasional.
Meski program rekening massal dipastikan masuk agenda kuartal IV 2026, pernyataan Airlangga menunjukkan bahwa rencana pembagian HP gratis belum menjadi pembahasan di kementerian yang dipimpinnya. Adapun keterkaitan antara gagasan penyediaan HP untuk digitalisasi bansos dan program pembukaan rekening massal masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak pemerintah.
