Utang Luar Negeri RI Tembus US$459,3 Miliar pada Agustus 2026
Bank Indonesia (BI) melaporkan total utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$459,3 miliar pada Agustus 2026. Jumlah tersebut meningkat 5,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 30,9 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, pertumbuhan ULN terutama berasal dari sektor publik, termasuk pemerintah dan bank sentral. Sebaliknya, utang luar negeri sektor swasta mengalami kontraksi secara tahunan.
“Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2026 tetap terjaga,” ujar Ramdan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
ULN Pemerintah Capai US$220,9 Miliar
Dari total utang luar negeri Indonesia, ULN pemerintah tercatat sebesar US$220,9 miliar. Angka ini tumbuh 3,3 persen secara tahunan, terutama dipengaruhi oleh aliran masuk dana ke Surat Berharga Negara (SBN).
Perkembangan tersebut, menurut BI, menunjukkan minat investor terhadap instrumen surat utang pemerintah masih terjaga. Pemerintah juga tetap berkomitmen memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang sesuai jadwal.
Dalam penggunaannya, ULN menjadi salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaannya diarahkan untuk mendukung program pembangunan dan sektor produktif, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi serta keberlanjutan utang.
Alokasi terbesar ULN pemerintah berada pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dengan porsi 22 persen. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menyusul dengan kontribusi 20,7 persen.
Adapun sektor jasa pendidikan menyerap 16,2 persen, konstruksi 11,4 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen dari total ULN pemerintah.
Utang Swasta Turun, Bank Sentral Meningkat
Di tengah kenaikan utang pemerintah, ULN sektor swasta justru menurun. BI mencatat nilainya sebesar US$195,6 miliar pada Agustus 2026, terkoreksi 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontraksi tersebut berasal dari penurunan utang perusahaan nonkeuangan sebesar 0,8 persen dan lembaga keuangan sebesar 0,6 persen secara tahunan.
Berdasarkan sektor usaha, utang luar negeri swasta didominasi industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Gabungan keempat sektor tersebut mencakup 80,5 persen dari keseluruhan ULN swasta.
Sementara itu, kenaikan ULN bank sentral dipengaruhi oleh bertambahnya kepemilikan investor asing pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Peningkatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan operasi moneter berorientasi pasar atau pro-market untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
BI Pertahankan Prinsip Kehati-hatian
BI menilai kondisi ULN Indonesia masih terjaga, dengan rasio terhadap PDB sebesar 30,9 persen. Selain itu, struktur utang pemerintah maupun swasta masih didominasi pinjaman berjangka panjang.
Tenor utang menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam pengelolaan kewajiban luar negeri karena berkaitan dengan kebutuhan pembayaran pada masa mendatang. Pemerintah dan BI pun terus berkoordinasi untuk memantau perkembangannya.
Ke depan, pengelolaan ULN diarahkan agar tetap mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan dan aktivitas ekonomi nasional. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap struktur, jatuh tempo, serta kemampuan pembayaran utang diperlukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
