Mendagri Tito Kaji Usulan Penundaan Pilkades
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian belum memberikan keputusan terkait usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa serta penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Pemerintah masih mengkaji dampak positif dan negatif dari usulan yang disampaikan Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) tersebut.
Tito menyampaikan sikap tersebut saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026). Ia tidak banyak memberikan penjelasan ketika ditanya mengenai aspirasi para kepala desa yang meminta masa jabatan tidak dibatasi.
“Nanti kita bahas nanti,” kata Tito.
Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil kesimpulan atas permintaan tersebut. Menurut dia, berbagai pertimbangan perlu dikaji sebelum menentukan kebijakan terkait masa jabatan kepala desa maupun jadwal Pilkades.
“Kita lagi pelajari dulu positif negatifnya,” ujar Tito.
Usulan tersebut sebelumnya disampaikan langsung kepada pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (AMJ) dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan itu, asosiasi tersebut menyampaikan sejumlah alasan yang menjadi dasar permintaan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Salah satu pertimbangannya berkaitan dengan kondisi ekonomi yang dinilai masih menghadapi berbagai tekanan.
Dasco mengatakan situasi ekonomi, inflasi, pengaruh kondisi global, hingga dinamika di wilayah perdesaan menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam membahas pelaksanaan Pilkades.
Menurutnya, pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa juga membutuhkan anggaran. Karena itu, kondisi keuangan saat ini menjadi salah satu pertimbangan yang disampaikan dalam aspirasi tersebut.
“Pelaksanaan pilkades yang dirasakan mungkin akan membebani situasi keuangan pada saat ini, dan juga dinamika yang terjadi di perdesaan-perdesaan,” kata Dasco.
Dengan adanya respons dari Mendagri, usulan mengenai masa jabatan kepala desa kini masih berada pada tahap pembahasan. Pemerintah belum menyatakan apakah permintaan tersebut akan diterima maupun bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan Pilkades.
Tito menegaskan kajian diperlukan agar setiap keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kepala desa, tetapi juga dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan desa dan masyarakat di tingkat lokal.
